Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut, tidak adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026 ini karena dinilai bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
Adapun kenaikan gaji PNS disebut menjadi salah satu yang dinantikan dari pidato nota keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan di DPR-MPR RI lalu. Doli menyebut, menaikkan gaji PNS saat ini tidak mudah karena kondisi fiskal negara tidak longgar dan ekonomi masyarakat yang kurang baik.
“Jangan sampai misalnya, di tengah masyarakat kita secara umum, itu masih kesulitan ekonomi, tetapi ada kelompok lain yang naik gajinya, kan itu jadi persoalan,” kata Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
“Di tengah juga, kondisi fiskal kita juga tidak longgar, tidak lapang,” tambahnya, dikutip dari Kompas.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya pun berharap kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal ini PNS dan pegawai honorer meningkat. Namun, peningkatan gaji itu tidak mudah karena harus mempertimbangkan banyak hal.
Selain kondisi fiskal dan ekonomi masyarakat pada umumnya, pihaknya juga mempertanyakan apakah gaji PNS memang sudah mendesak untuk dinaikkan.
Aspek lain yang juga dipertimbangkan adalah kinerja performa kinerja PNS yang diperbolehkan bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Menurutnya, menaikkan gaji PNS di tengah situasi seperti itu justru menjadi suatu paradoks.
“Disuruh kerja di tempat di mana saja, yang belum clear, tapi disuruh naikin gaji di tengah masyarakat yang situasinya ekonominya tidak begitu baik, kan nanti jadi masalah kecemburuan sosial dan segala macam gitu,” tutur Doli. {}
