Berita Golkar – Perguruan tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta yang ditunjuk pemerintah.
Doli menyampaikan hal itu merespons soal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang tengah dibahas di Baleg DPR. Awalnya, diusulkan bahwa kampus diberikan izin pengelolaan tambang.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa pengelolaan tambang diserahkan kepada BUMN atau BUMND maupun badan swasta diputuskan merespons kritik masyarakat. Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan diberikan dengan cara prioritas.
“Kita akhirnya membuat polanya itu adalah bahwa yang dibeli cara prioritas itu adalah BUMN, BUMD atau Badan Swasta yang ditunjuk oleh pemerintah yang kemudian itu nanti akan dikonekkan dengan perguruan-perguruan tinggi tertentu,” kata Doli.
Sementara, terkait penunjukan menunjuk BUMN atau BUMND maupun badan swasta merupakan kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemberian mafaat hasil kelola tambang ini dimaksudkan untuk membantu perguruan tinggi memperoleh tambahan dana.
“Nanti dibicarakan soal pembagian royaltinya bagaimana. Intinya adalah supaya memang ada supporting ada dana supporting untuk pengembangan dan kemanusiaan dari perguruan tinggi,” kata Doli.
Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan dua opsi soal tambang untuk perguruan tinggi yang dibahas dalam draf revisi UU Minerba. Pertama, izin kelola tambang diberikan langsung kepada perguran tinggi.
Kedua, pengelolaan tambang dilakukan oleh BUMN yang sudah ditunjuk pemerintah. Namun, hasilnya diberikan kepada perguruan tinggi. {}
