Ahmad Doli Kurnia Ungkap Perlunya Evaluasi Mekanisme Pemilu di Hadapan Aktivis Lampung

Pemilu 2024, di tuding sebagai pemilu paling brutal. Paling  sadis, dan bisa mengancam sistem demokrasi karena semua diukur dengan modal politik yang kuat.

“Sebagian besar, publik menyoal pemilu kita boros. Model pemilu/pilkada saat ini  memakan banyak waktu, energi, dan anggaran,” kata Doli Kurnia.saat bicara dalam diskusi publik, Evaluasi Menyeluruh Sistem Demokrasi Kepemiluan dari Hulu ke Hilir, dari Pilpres hingga Pilkades” di sebuah restoran di Bandarlampung pada Sabtu lalu, 28 Desember 2024, dikutip dari Ini Lampung.

Hadir dalam diskusi, para kepala daerah terpilih 2024,  mantan kepala daerah, serta ratusan praktisi hukum, polisi, dan aktivis mahasiswa.

Disana ada Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Lampung Tengah Ardito, Bupati Pesawaran Ari Sandi, mantan Bupati Lampung Wendy Melfa,.

Lalu, ada Abi Hasan (Ketua KAHMI), Topan Indra Karsa (pengawas KPUD),  Riza Mirhadi, para Rektor, dan mantan penyelenggara pemilu.

Saat ini, masih kata Doli Kurnia,  isu evaluasi belum sampai pada satu tahapan  kesimpulan —  apakah Pemilu dipilih langsung, atau cukup di DPR RI. “Perlu ada evaluasi, itu iya, saya setuju..!Tapi belum ada kesimpulan akan dipilih langsung atau tidak. Kajianya tentu masih panjang.”

Oleh karena itu, kata Ketua KAHMI itu, para aktivis, perguruan tinggi ( akademisi) jangan terjebak pada dikotomi pilkada langsung atau tidak langsung. “Lakukanlah studi konkret untuk menemukan bentuk demokrasi yang sesuai dengan budaya ke-Indonesiaan kita,” ujar Doli Kurnia mengaskan.

Doli mengungkapkan bahwa perguruan tinggi seharusnya lebih aktif berperan dalam mencari format terbaik untuk sistem Pemilu dan Pilkada.

Pilkada Boros 

Peneliti dari Rakata Institute, Eko Kuswanto, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, menyarankan penghematan dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada dengan menghapus debat.

Berdasarkan penelitian Rakata, debat kandidat  hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap pemilih dalam Pilkada.

Eko mengungkapkan bahwa pemilih dengan penghasilan lebih dari Rp5 juta hanya 5 persen yang terpengaruh oleh debat, sementara pemilih dengan penghasilan kurang dari Rp5 juta hanya 3 persen yang mengubah pilihan mereka karena debat.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan bahwa dia senang dengan model pemilu saat ini karena membantunya lebih dikenal dan dekat dengan rakyat. Sebagai pemenang Pilkada langsung untuk kali kedua, Eva tidak memberikan banyak komentar terkait apakah Pilkada harus dilakukan secara langsung atau melalui DPRD.

Menurutnya, Pilwakot yang baru dilaksanakan sangat dinikmatinya karena tidak mengeluarkan biaya tinggi dan membuatnya semakin dekat dengan masyarakat.

Pembicara.  Evaluasi Menyeluruh Sistem Demokrasi Kepemiluan dari Hulu ke Hilir, dari Pilpres hingga Pilkades”

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.,

Lahir di Medan, 26 Juli 1971

Jabatan: Ketua badan Legislasi Anggota DPR RI, Ketua KAHMI, Wakil Ketua DPP Partai Golkar.

2. Hj. Eva Dwiana, S.E.

Lahir di Tanjung karang,25 April 1970

Pekerjaan : Bu Wali Kota Bandar Lampung.

3. M. AGUS BUDIANTORO, S.HI

Lahir di BANDAR LAMPUNG, 16 AGUSTUS 1986

Pekerjaan : Sekretaris Apdesi  Lampung

4 Dr. Eko Kuswanto, M.Si

Lahir di Lampung Selatan, 14 Mei 1975

Pekerjaan: Direktur Rakata Institute, Staf Pengajar UIN Raden Intan

5. Nama : Dr. hervin Yoki Pradikta, M.HI.,C.M

Lahir di Tanggamus, 18 Februari 1988

Pekerjaan: Akademis UIN Raden Intan

6. Moderator : Ali Imron, mantan anggota DPRD/alumni jurusan  filsafat. {}