Berita Golkar – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya sedang mengkaji dua opsi sistem Pilkada merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah.
Dia menjelaskan opsi pertama adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD. Opsi kedua adalah gubernur dipilih DPRD. Sedangkan bupati dan wali kota sistem pemilihan asimetris yakni ada yang dipilih langsung oleh rakyat atau tidak langsung yaitu dipilih DPRD.
Doli menyebut jika tingkat ekonomi, literasi, dan pendidikan masyarakat di daerah tersebut rendah, maka Golkar usul pemilihan bupati dan wali kota dilakukan oleh DPRD. Begitu juga jika kondisi daerah tersebut sedang mengalami konflik. Maka, Golkar menilai lebih baik ditunjuk langsung oleh DPRD.
“Nah itu tergantung tiga hal menurut saya pendekatannya. Pertama adalah bahwa kita akan lihat tingkat literasi masyarakatnya, tingkat pendidikannya, terutama pendidikan politiknya,” kata Doli di Media Center AMPI Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025), dikutip dari TVOneNews.
“Kalau di daerah itu memang kapasitas ekonominya kecil atau rendah gitu, dan kemudian tingkat pendidikannya juga rendah, ini kan rawan mobilisasi gitu ya. Rawan terjadinya potensi praktik-praktik money politik dan sebagainya,” lanjutnya.
Doli menyebut jika pemilihan kepala daerah sepakat melalui DPRD, Golkar mengusulkan agar proses rekrutmen calon tetap terbuka untuk publik.
Calon kepala daerah itu juga harus tetap kampanye ke masyarakat, meskipun pemilihannya dilakukan oleh DPRD. Hal ini bertujuan agar DPRD mendapat masukan dari masyarakat terkait calon kepala daerah yang akan dipilihnya.
“Dia juga harus melibatkan, harus ditempatkan, harus didorong berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Jadi harus ada tetap kampanye-nya juga, harus menyampaikan visi-visinya juga,” pungkas Doli. {}
