Berita Golkar – Ketua DPD Golkar Gresik Ahmad Nurhamim merespons keterangan Kepala Dinas Sosial Gresik Ummi Khoiroh yang mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mungkin dimanfaatkan untuk pemenangan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.
Anha, begitu panggilan akrabnya, bahkan menantang kadinsos buka-bukaan terkait hal tersebut. “Apa Bu Kadinsos butuh bukti? Perlu dikirim fotonya ta iki Bu Kadinsos?” ucap Anha kepada BANGSAONLINE.com, Senin (11/9/2023).
Anha meminta dinas sosial tidak diam jika mengetahui persoalan ini. “Jika benar adanya, jangan dilakukan pembiaran, tindak tegas. Masuk kategori zalim yang punya tanggung jawab mengetahui persoalan ini tapi malah membiarkan,” cetus Wakil Ketua DPRD Gresik ini.
Anha juga meminta agar dinsos tidak lempar tanggung jawab, hingga menyatakan kalau PKH merupakan program pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Jangan sampai beralibi program pusat, kemudian jika benar faktanya, terus diam, membiarkan. Apa terus dibiarkan liar?” ujarnya.
Untuk itu, Anha meminta agar Kadinsos Gresik turun untuk menindaklanjuti persoalan PKH itu. Tindak tegas petugas-petugas PKH yang terbukti melakukan pelanggaran. “Harus ditindak tegas petugas yang terbukti terlibat,” pungkasnya. {sumber}
