Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyayangkan keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sempat menyetop bantuan pangan beras sebanyak 10 kg kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Airlangga menjelaskan, bantuan pangan dan bantuan langsung tunai el nino itu tak harusnya di hentikan sementara jelang Pemilihan Umum atau Pemilihan Presiden 2024. Sebab, menurutnya, alasan penghentian tidak relevan karena tidak ada pengaruhnya pemberian bansos dengan penyelenggaraan pesta demokrasi itu.
“Kemarin BLT pangan, beras, sama Bapanas stop tapi sebetulnya itu tidak relevan untuk di stop karena itu sangat tidak berpengaruh,” tutur Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Ia pun memastikan, program bantuan lainnya yang telah dicanangkan akan disalurkan pada bulan ini, yakni BLT Mitigasi Risiko Pangan juga akan segera dieksekusi, namun anggarannya masih menunggu proses di PT Pos.
BLT Mitigasi Risiko Pangan telah ditetapkan sebesar Rp 600 ribu kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyalurannya dijadwalkan pada awal Februari 2024 dengan anggaran dari APBN senilai Rp 11,25 triliun.
Meski begitu, Airlangga belum bisa menargetkan tanggal pencairannya. Ia hanya memastikan bahwa BLT itu akan tetap disalurkan pada bulan ini dengan metode rapel, yakni peruntukkan tiga bulan, Januari, Februari, dan Maret disalurkan serentak pada Februari 2024.
“Kan sekarang masih membutuhkan penganggaran di Kemensos dan kemudian berkontrak dengan PT Pos, karena penyaluran melalui PT Pos secara biaya lebih murah dari pada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” ucap Airlangga.
Sebelumnya, penghentian khusus penyaluran bantuan beras dilakukan sementara, pada 8-14 Februari 2024, akibat adanya Pemilu.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penghentian sementara itu, untuk menghormati Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, serta pemutakhiran data. Oleh sebab itu, pihaknya memutuskan untuk memberhentikan sementara penyaluran Bantuan Pangan beras.
Arief memastikan tak ada politisasi Bantuan Pangan dalam penyaluran bantuan beras. Dia mengungkapkan keputusan ini diambil karena tanggal 8-9 Februari merupakan hari libur, 10 Februari hari terakhir kampanye, 11-13 Februari hari tenang, dan 14 Februari hari pencoblosan. Maka, penyaluran Bantuan Pangan akan mulai dilakukan kembali pada tanggal 15 Februari 2024, selepas Pemilu Pilpres mendatang.
“Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. Penyaluran bantuan pangan yang sangat diperlukan masyarakat akan dimulai lagi tanggal 15 Februari 2024,” tegas Arief kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (16/2/2024). {sumber}
