Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara soal ada menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang mengusulkan untuk menghapus kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Menurut Airlangga, pemerintah akan mendalami kebijakan TKDN saat ini. Sebab, dia berpandangan TKDN memiliki manfaat di industri baja dan tekstil dari hulu hingga ke hilir.
“Ya tentu kita lihat karena di Industri otomotif itu sudah jelas manfaatnya. Demikian pula di industri baja, nilai tambah terus meningkat. Demikian pula di industri tekstil mulai dari hulu sampai dengan hilir,” tukas Airlangga.
Airlangga melanjutkan, pemerintah akan mengevaluasi TKDN per sektor. Artinya, tidak akan dihapus seluruhnya, “Ya, jadi sektoral base,” tutup Airlangga.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut ada seorang menteri di KIM yang dalam rapat terbatas (ratas) mengusulkan untuk menghapus kebijakan TKDN.
Padahal, Agus menilai standard nasional Indonesia (SNI) dan TKDN merupakan instrumen kunci untuk menumbuhkan industri nasional. Dia melanjutkan SNI bisa dipergunakan untuk mengontrol impor.
Sebagai sebuah instrumen, maka SNI harus dipakai untuk melindungi industri dalam negeri. Instrumen kunci kedua, lanjut Agus, adalah TKDN. {sumber}
