Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perluasan program kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Hingga kini penyaluran kredit tersebut mencapai Rp 46,71 triliun.
Menurut Airlangga, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah yang masih sulit mengakses lembaga keuangan formal. “Capaian kredit pembiayaan melawan rentenir ini juga penting karena total pembiayaan sebesar Rp 46,71 triliun,” kata Airlangga dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Jumat (10/10/2025), dikutip dari Kompas.
Ia menambahkan, pembiayaan sektor prioritas pemerintah telah menjangkau 1,8 juta debitur. Airlangga meminta perbankan tetap menjaga kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam menyalurkan kredit. Meski begitu, ia berharap kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa tumbuh dua digit.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, program pembiayaan melawan rentenir merupakan langkah nyata TPAKD bersama kepala daerah untuk menjauhkan masyarakat dari praktik pinjaman ilegal.
“Saat ini, program kredit atau pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia,” ujar Friderica.
Selain program K/PMR, pemerintah juga menyalurkan pembiayaan sektor prioritas pertanian senilai Rp 3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur di berbagai daerah.
Menurut Friderica, keberhasilan TPAKD yang kini terbentuk di 552 wilayah, termasuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, menunjukkan komitmen bersama antara OJK, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan.
Ia menyebut indeks literasi keuangan Indonesia kini mencapai 66,4 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sudah berada di level 80,51 persen. {}
