Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas isu-isu penting di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Airlangga Hartarto melalui akun instagramnya, @airlanggahartarto_official menjelaskan, pada sektor pertanian, pemerintah menaruh perhatian besar pada komoditas ubi kayu atau singkong serta produk turunannya seperti tapioka. Persoalan yang selama ini membelit, mulai dari harga, tata niaga, hingga daya serap industri, segera akan diselesaikan melalui langkah terpadu.
“Pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri agar mata rantai singkong dan tapioka ini benar-benar memberikan nilai tambah. Yang paling penting, kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama,” ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2017-2024 ini. .
Menurutnya, Presiden menekankan agar penyelesaian persoalan ini tidak semata-mata berbasis kepentingan industri, tetapi harus mampu menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, petani tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian harga dan daya serap pasar.
Di sektor energi, pembahasan rapat menyentuh dua agenda strategis: mekanisme impor etanol serta peningkatan produksi tetes tebu atau molase di dalam negeri. Dua aspek ini terkait langsung dengan kebutuhan energi alternatif sekaligus pemberdayaan sektor perkebunan.
Lebih jauh, Presiden Prabowo juga memberikan instruksi kepada PT Danantara untuk segera menyiapkan prototipe penyediaan listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Proyek percontohan ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditargetkan mulai berjalan dalam kurun waktu 3 hingga 5 bulan.
“Dengan pemanfaatan sel surya, masyarakat pedesaan akan semakin mudah mengakses energi bersih. Ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah,” jelas Airlangga.
Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, pemerintah memusatkan perhatian pada rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa. Proyek ini diyakini akan memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
“Pembangunan Giant Sea Wall sangat penting, karena akan berdampak langsung terhadap sekitar 50 juta masyarakat yang tinggal di wilayah Pantura. Selain mengantisipasi banjir rob dan kenaikan muka air laut, proyek ini juga akan menopang kelangsungan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut,” tutur Airlangga.
Lebih dari sekadar proyek fisik, pembangunan tanggul laut ini akan terintegrasi dengan konsep tata ruang kawasan pesisir, pengelolaan lingkungan, serta sistem transportasi. Dengan demikian, manfaatnya bukan hanya untuk mengatasi bencana, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan utara Jawa.
Airlangga menegaskan, pembahasan lintas sektor dalam rapat tersebut merupakan cerminan dari arahan Presiden Prabowo agar setiap kebijakan ekonomi harus menyentuh langsung kepentingan rakyat banyak.
“Presiden menggarisbawahi bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah harus berdampak nyata. Baik itu untuk petani, masyarakat pedesaan yang butuh listrik, maupun jutaan warga pesisir yang hidup berdampingan dengan risiko perubahan iklim,” tegasnya.
Melalui rapat terbatas di Hambalang ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menghadirkan solusi cepat sekaligus berkelanjutan bagi tantangan ekonomi nasional. Kolaborasi lintas sektor dan percepatan realisasi kebijakan menjadi kunci agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
