Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan agar bersiap mengantisipasi bencana berpotensi terjadi. Termasuk, kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia pun mengungkapkan, dampak besar dari karhutla yang pernah dialami provinsi Sumatra Selatan pada tahun 2022 silam.
Bencana itu menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp42,7 miliar. Disebutkan, kerugian terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nilai mencapai Rp11,4 miliar.
Airlangga menekankan pentingnya antisipasi bencana secara efektif dan berkesinambungan. Hal ia sampaikan dalam apel dan simulasi penanganan Karhutla provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tahun 2024 di Palembang, Sabtu (20/7/2024).
Airlangga mengatakan, provinsi Sumatra Selatan menjadi daerah penghasil berbagai produk perkebunan, pertanian, dan perikanan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi regional.
Namun, di saat bersamaan, kondisi geografis tersebut juga sekaligus memberikan tantangan potensi bencana alam yang berasal dari kekeringan dan kebakaran hutan, terutama di kawasan lahan gambut yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi di berbagai sektor.
“Ini bukan hanya sekedar show of force, melainkan mendorong kita untuk mempersiapkan personil yang terampil, kemampuan yang memadai, dan peralatan yang mumpuni,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis.
Airlangga menjabarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pengendalian karhutla, termasuk memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan penerapan Business Continuity Management System (BCMS).
Langkah-langkah pencegahan terhadap bencana harus terus dilakukan secara efektif untuk dapat menjaga keselamatan masyarakat serta meminimalisir dampak yang merugikan bagi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap karhutla, diharapkan dapat mempermudah pengendalian dan memperkecil potensi kerugian.
Sementara itu, Plt. Gubernur Sumatra Selatan Elen Setiadi menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla yang telah dilakukan. Diantaranya, kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan, audit kepatuhan perusahaan perkebunan dan kehutanan, hingga Operasi Modifikasi Cuaca, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
“Selanjutnya beberapa upaya yang akan dilaksanakan antara lain penempatan posko pemadaman darat, pelaksanaan patroli darat dan udara, operasi pemadaman darat dan udara, dan sosialisasi secara terus menerus,” ujar Elen. {sumber}
