Airlangga Hartarto Jajaki Kerjasama Teknologi Strategis dan Energi Baru Terbarukan Dengan AS

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Under Secretary for Economic Growth US Department of States Jose Fernandez di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Pertemuan bilateral memusatkan perhatian pada upaya kolaborasi dan dukungan Amerika Serikat (AS) di beberapa sektor. Seperti ekosistem semikonduktor, energi baru dan terbarukan (EBT), pertanian, dan potensi kerja sama lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Under Secretary Fernandez menyampaikan keinginan untuk kerja sama dalam bidang bioteknologi pertanian. Rencana itu disambut baik Menko Airlangga. Menurutnya, Pemerintah Indonesia terbuka untuk kerja sama Bioteknologi dengan AS seperti pada komoditas beras, jagung, dan tebu.

“Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan laboratorium pada beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan tebu serta penggunaan bio-etanol untuk bahan bakar ramah lingkungan,” ungkap Menko Airlangga.

Pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan sejumlah food estate untuk menjaga keamanan pangan di seluruh Indonesia.

Terkait optimalisasi pemanfaatan energi non-fosil sebagai pembangkit listrik, Menko Airlangga menyinggung pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai pembangkit tenaga listrik.

“Mempertimbangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, diperlukan kapasitas energi listrik yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Reaktor nuklir yang dihasilkan melalui modular SMR, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut,” imbuh Menko Airlangga.

Terjaut hal ini, Under Secretary Fernandez mengatakan, pihaknya siap mendukung penggunaan SMR dan mendorong pihak swasta, agar dapat membantu pengembangan dan kajian kelayakan untuk pembangunan reaktor tersebut di Indonesia.

Saat ini, telah ada beberapa pelaku usaha pengelola reaktor nuklir untuk tenaga listrik yang menyatakan minat kerja sama di Indonesia. Indonesia juga telah memiliki beberapa laboratorium nuklir untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Tim Nasional OECD.

“Proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul,” tegas Menko Airlangga.

Under Secretary Fernandez juga menyatakan dukungan Pemerintah AS. Dia optimis, Indonesia dapat meraih keanggotaan penuh OECD dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Terkait pengembangan semikonduktor, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024.

Satuan tugas tersebut bekerja sama dengan OECD dan Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan kajian atas ekosistem semikonduktor Indonesia.

Indonesia juga mengapresiasi kepemimpinan AS dalam kerja sama Indo Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Indonesia berkomitmen untuk negosiasi seluruh Pilar dalam IPEF, mendorong fleksibilitas dalam penyelesaian kesepakatan, serta menandatangani kesepakatan Pilar II, III, IV dan Overarching Agreement.

Indonesia kini sedang dalam proses ratifikasi untuk berbagai kesepakatan tersebut. Ada beberapa Cooperative Work Program IPEF yang diinisiasi untuk peluang investasi dan kemitraan jangka panjang guna memanfaatkan potensi energi terbarukan di Indonesia.

Di akhir pertemuan, Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan berbagai program prioritas Pemerintah saat ini, khususnya terkait upaya aksesi Indonesia dalam OECD dan transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE).

Pertemuan ini antara lain dihadiri Deputi Bidang Kerja sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Kerja sama Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, serta Tim Asistensi Menko Perekonomian. {sumber}