Berita Golkar – Dalam kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang pertama kali diselenggarakan di IKN, Senin (12/08). Usai menyelesaikan Sidang Kabinet Paripurna, Menko Airlangga yang didampingi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, serta beberapa pejabat dari jajaran Kemenko Perekonomian, melakukan peninjauan terhadap perkembangan pembangunan berbagai infrastruktur penting di IKN.
“Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya akan mendukung kegiatan Kemenko Perekonomian, tetapi juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menko Airlangga.
Kunjungan tersebut menyasar berbagai lokasi, mencakup peninjauan ke Kantor Kemenko 02 (Kemenko Perekonomian), Rumah Dinas Menko Perekonomian, dan Rumah Susun ASN. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan bagi Kemenko Perekonomian di IKN, serta memastikan kesiapan Kemenko perekonomian dalam melanjutkan tugas-tugas koordinasi di bidang perekonomian saat berpindah ke IKN nanti.
Dari hasil peninjauan yang dilakukan, dapat terlihat bahwa dari keempat tower yang direncanakan untuk Kantor Kemenko 02, Tower 4 sudah mencapai 90% penyelesaian. Pembangunan tower ini akan segera dilengkapi dengan furniture dan berbagai kelengkapan kerja. Sementara itu, perkembangan ketiga tower lainnya masih dalam tahap penyelesaian sekitar 50%.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga meninjau rumah dinas untuk Menko Perekonomian. Menko Airlangga menyaksikan langsung bahwa pembangunan rumah dinas tersebut telah rampung dibangun dan selanjutnya hanya perlu dilengkapi furniture beserta perlengkapan lainnya sebelum bisa digunakan.
Melihat perkembangan di lapangan, Menko Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian tepat waktu untuk semua sarana dan prasarana yang sedang dibangun. Menko Airlangga juga berharap bahwa semua infrastruktur yang diperlukan dapat diselesaikan sesuai jadwal, sehingga Kemenko Perekonomian dapat berfungsi optimal dalam menjalankan tugasnya di lingkungan IKN.
Dengan adanya infrastruktur yang memadai, Kemenko Perekonomian diharapkan bisa lebih efektif dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya, serta memberikan dampak positif terhadap pengembangan perekonomian Indonesia di IKN. {sumber}
