Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, arah kebijakan fiskal pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Rakha akan terjaga. Pernyataan ini disampaikan menyusul kekhawatiran investor terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Prabowo – Gibran.
Airlangga mengatakan, terjaganya kebijakan fiskal pemerintah tercermin dari pembahasan Rancangan APBN 2025 yang mempertahankan posisi defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan pembahasan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), defisit APBN 2025 ditetapkan di rentang 2,29 – 2,82 persen.
Menurut dia, angka itu lebih baik dibanding dengan defisit anggaran negara maju. Airlangga pun menyebutkan, rata-rata negara yang tergabung dalam Uni Eropa memiliki defisit anggaran di level 7 persen. “Indonesia masih di bawah 3 persen,” kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Dengan defisit yang terjaga di bawah 3 persen terhadap PDB, Airlangga menilai, investor tidak perlu khawatir terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Meskipun terdapat potensi kenaikan defisit dari tahun ini sebesar 2,29 persen, Airlangga bilang, hal itu tidak menjadi “alarm” bagi investor. “Jadi saya minta wartawan untuk tidak mendiskreditkan. Indonesia dalam situasi yang bagus,” ujarnya.
Terkait dengan berbagai janji Prabowo yang menjadi sorotan investor, Airlangga menyebutkan, hal itu masih akan dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Ia pun meminta kepada berbagai pihak untuk mengikuti alur pembahasan tersebut. “Semua ada tahapannya, tenang-tenang saja,” ucapnya.
Sebagai informasi, selama beberapa pekan terakhir, arah kebijakan fiskal, yang terefleksikan dari APBN, pemerintahan era Prabowo Subianto memang menjadi sorotan. Pada pekan lalu, lembaga keuangan AS, Morgan Stanley, menurunkan peringkat saham-saham Indonesia menjadi “underweight” untuk pasar Asia dan emerging markets.
Salah satu pemicu diturunkannya rekomendasi tersebut ialah kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal dalam waktu dekat pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Kami melihat ketidakpastian jangka pendek terkait arah kebijakan fiskal ke depan,” tulis ahli strategi Morgan Stanley, dikutip Rabu (12/6/2024).
Dalam catatan yang sama, Morgan Stanley menyoroti potensi beban APBN yang semakin besar, seiring dengan adanya program-program yang dijanjikan Prabowo-Gibran, seperti program makan siang dan susu gratis. Selain itu, sempat beredar juga kabar yang menyebutkan, Prabowo berencana mengerek rasio utang terhadap PDB untuk mendandai program-program yang dijanjikan.
Berdasarkan sumber informasi Bloomberg yang namanya enggan disebutkan, Prabowo disebut berencana meningkatkan rasio utang sebesar 2 persen setiap tahunnya, hingga mendekati 50 persen. Namun, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden terpilih, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, membantah kabar tersebut.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya yang mewakili pembahasan rencana anggaran Prabowo – Gibran, belum menentukan target rasio utang terhadap PDB.
Selain itu, Prabowo juga disebut bakal mematuhi ketentuan mengenai batasan rasio utang sebagaimana diatur dalam aturan berlaku. “Kami sama sekali tidak berbicara mengenai target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal,” kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/6/2024). {sumber}
