Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta PT HM Sampoerna Tbk menggandeng program Kartu Prakerja. Utamanya melalui inisiatif pelatihan bagi para UMKM.
Menko Airlangga menyororti besarnya jaringan UMKM dalam binaan Sampoerna. Sebut saja, ada 250.000 toko kelontong yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC). Belum lagi, dengan Sampoerna Emtrepreneur Training Center (SETC) yang memberikan pelatihan bagi sekitar 70.000 UMKM binaan.
“Oleh karena itu ke depan saya minta untuk bisa kerja sama dengan Kartu Prakerja pak, kartu Prakerja kita setahun itu bisa, itu 3 tahun udah 18 juta yang intake,” ungkap Menko Airlangga dalam Pesta Rakyat UMKM Indonesia, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
Dia berharap, nantinya Sampoerna bisa ikut serta memberikan pelatihan. Misalnya dengan ikut pada skema pelatihan yang diberikan Kartu Prakerja. “Jadi kalau outlet-nya bisa ke salah satu Sampoerna Entrepreneur Training tapi dibuat paket online dulu baru nanti offline-nya, masuk ke dalam sistem,” tuturnya.
Dia mengapresiasi angka 70.000 UMKM yang berhasil dilatih oleh Sampoerna. Namun, dia menantang perusahaan sigaret itu bisa meningkatkan kapasitasnya untuk melatih lebih banyak UMKM lagi. “Sehingga jumlah 70.000 bagi saya bagi pemerintah terlalu kecil. Jadi harus naik dari 70.000 ke ratus-ratus ribu pak, supaya entrepreneur kita ratusan ribu,” pintanya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk, Ivan Cahyadi menerangkan program pelatihan yang dilakukan lewat SETC mencakup 72.000 UMKM. Bahkan, pusat pelatihan pun disediakan di lahan seluas 27 hektare di Pasuruan, Jawa Timur.
“Melalui program ini kami memberikan pembinaan ko.prehensif untuk pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha seperti pertanian, peternakan, hingga pengolahan makanan dan minuman, untuk mengembangkan usaha bereka dan membuka peluang ekspor,” tuturnya.
Dia menegaskan, ada beberapa UMKM peserta SETC yang berhasil menembus pasar ekspor. Diantaranya ada Shiroshima asal Yogyakarta yang memproduksi batik, Super Roti asal Semarang yang memproduksi bagelen.
Sebelumnya,Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian berharap program Kartu Prakerja bisa terus dilanjutkan oleh kabinet pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sejak Kartu Prakerja dimulai per Maret 2020, pemerintah bersama tim manajemen pelaksana program (PMO) telah menghadapi berbagai dinamika menyulitkan, termasuk pandemi Covid-19.
Setelah melewati berbagai modifikasi, pelaksanaan program Prakerja tetap bisa bertahan hingga saat ini. Oleh karenanya, Susiwijono berharap pemerintahan Prabowo bisa melanjutkan program ini.
“Keberlanjutan program ini jadi salah satu program yang sejujurnya kita dengan pak Menko (Airlangga Hartarto) dan teman-teman semuanya berharap ini terus berlanjut, terutama di pemerintahan berikutnya,” ujar dia dalam kegiatan Rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Dari sisi PMO, Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Cahyo Prihadi menyampaikan, pihaknya memang telah menyusun anggaran untuk pelaksanaan Kartu Prakerja 2025. Namun, finalisasi kebijakannnya berada di tangan Komite Cipta Kerja.
“Memang kami sedang menyusun anggaran untuk tahun 2025. Tapi again, kami menunggu arahan untuk tahun 2025 apakah program Prakerja nanti (lanjut) dengan skema seperti apa, tunggu tanggal mainnya,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.
Adapun untuk program Kartu Prakerja 2024 yang dibuka pada 23 Februari 2024, pemerintah menyasar sekitar 1,148 juta calon peserta di tahun ini. Jumlah anggaran yang disiapkan sekitar Rp 4,8 triliun, naik Rp 500 miliar dari tahun sebelumnya.
Program ini akan memberikan besaran beasiswa kepada peserta sebesar Rp 4,2 juta per individu. Jumlah bantuan beasiswa Kartu Prakerja itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp 600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Tercatat sejak awal peluncurannya pada 2020 hingga 2023, program ini telah mampu memberikan manfaat kepada 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk Papua. {sumber}
