Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah meminta kepeda Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hingga tahun depan.
“Kita sedang sampaikan bapak presiden untuk diperpanjang sampai 1 kuartal lagi dan juga sama dengan bantuan beras kita lanjutkan, kita minta pak presiden untuk dilanjutkan,” kata Airlangga di sela pembagian BLT El Nino di Kantor Pos Besar Yogyakarta, DIY, Minggu (24/12).
Airlangga mengklaim pihaknya telah terjun untuk mengecek kondisi di lapangan. Ia menjaring suara keluarga penerima manfaat (KPM) demi mengetahui apakah program ini sudah tepat sasaran dan masih perlu dilanjutkan. “Ternyata setelah dicek tadi dengan dialog itu mereka sangat membutuhkan,” kata ketua umum Golkar itu.
Sementara BLT El Nino yang disalurkan Airlangga kali ini senilai Rp400 ribu untuk dua bulan sekaligus, yakni November dan Desember 2023.
BLT diberikan dalam rangka menangani dampak El Nino, khususnya kenaikan harga akibat krisis iklim. Bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta KPM. Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp7,52 triliun.
“Kita lihat El Nino masih terus terkait dengan hujan dan musim tanam kita bergeser dua bulan. Sehingga yang biasanya udah mulai tanam dan panen bisa April ini kelihatan mundur 2 bulan,” kata Ketua Umum Golkar itu.
“Sehingga kita tentu pemerintah melihat nanti daya beli bisa terdorong ke atas. Pemerintah mendorong daya beli masyarakat,” sambungnya.
Khusus di DIY, lanjut Airlangga, tercatat 85 persen BLT tersalurkan kepada KPM. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan data sehingga pengiriman bantuan tak ada bantuan yang meleset dari sasaran.
Selain BLT El Nino, pemerintah turut memberikan sejumlah bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bantuan pangan berupa pemberian beras 10 kilogram. Upaya tersebut merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi kelompok rentan.
“Dan selain ini juga ada bantuan beras 10 kilo yang melalui pos juga. Jadi model bansos melalui pos itu sudah dicoba pada waktu penerapan Penanganan covid dan pemulihan ekonomi,” pungkasnya. {sumber}
