Berita Golkar – Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah mendorong percepatan realisasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) untuk memitigasi risiko dampak El-Nino. KUA merupakan program pembiayaan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan.
Program KUA dapat diakses dengan suku bunga/margin rendah sebesar 3% karena mendapat subsidi dari pemerintah. Adapun nilai plafon KUA berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, dengan aturan uang muka maksimal 10% dari nilai yang dibiayai serta tanpa agunan tambahan.
“Saat ini kita sedang menghadapi El-Nino yang berpotensi menyebabkan produksi pertanian kita tidak optimal. Dengan adanya pembiayaan Kredit Usaha Alsintan, kita berharap dapat mendukung optimalisasi produksi pertanian ke depannya. Oleh karena itu perlu segera direalisasikan dengan baik,” ungkap Airlanggadikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (7/10/2023).
Namun menurut dia, perlu adanya akselerasi implementasi KUA dengan melengkapi landasan hukum yang dibutuhkan. Di mana dasar pelaksanaan KUA berpedoman pada Permenko 3 Tahun 2023 yang tidak mengalami perubahan, sembari menunggu hasil evaluasi pelaksanaan KUA di tahun 2023.
“Selain itu, demi berjalannya program pembiayaan KUA yang tepat sasaran, tepat guna dan tepat anggaran, maka Kementerian Pertanian didorong untuk memiliki data calon debitur KUA by name, by address, by location,” ujar dia.
Untuk diketahui, kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal III-2023 menunjukkan tren peningkatan penyaluran harian jika dibandingkan dengan Semester I-2023 baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Peningkatan ini terjadi karena terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 317 Tahun 2023 yang memberikan kepastian hukum dalam pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR.
Dari sisi kuantitas, realisasi penyaluran KUR hingga akhir September atau Triwulan III-2023 mencapai Rp 177,54 triliun atau sebesar 60% dari target penyaluran KUR 2023 yang telah disesuaikan sebesar Rp 297 triliun.
Sementara itu, KUR disalurkan kepada 3,21 juta debitur dengan posisi baki debet sebesar Rp 528 triliun diberikan kepada 42,96 juta debitur. Adapun dari sisi kualitas, nilai Non-Performing Loan (NPL) KUR terjaga pada level 1,63%.
Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut juga mendorong perluasan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang belum pernah menerima KUR. Hal ini tercermin dari Penerima KUR yang didominasi oleh debitur baru sebanyak 79% dari total Penerima KUR.
Sejalan dengan penerapan suku bunga KUR berjenjang, debitur KUR yang naik kelas pembiayaan meningkat sebesar 52% dari total debitur KUR telah bergradasi. Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi sebesar 55,46% dengan sektor terbesar yang dibiayai yakni sektor pertanian sebesar 30,4%.
“Hal ini juga sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam rangka menghadapi dampak El-Nino yang memberikan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Untuk mengakselerasi penyaluran KUR di sektor pertanian, pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk pembebasan jumlah akses KUR dan tidak adanya penerapan bunga berjenjang bagi debitur KUR sektor pertanian dengan besaran pinjaman hingga Rp 100 juta,” jelas dia. {sumber}
