Berita Golkar – Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia juga berhasil menempati peringkat pertama dalam Islamic Finance Country Index dan sejalan dengan industri keuangan syariah nasional yang tetap tumbuh positif dan stabil.
Potensi tersebut juga didukung dengan jumlah pondok pesantren yang mencapai 39.600 pesantren dan lebih dari 4,8 juta santri yang tersebar di penjuru nusantara. Pondok pesantren sendiri memiliki peran yang strategis, terlebih hampir sebanyak 12.469 pesantren atau 40% dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro kecil.
“Dengan dukungan Pemerintah baik pusat dan daerah serta berbagai mitra Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif, saya yakin pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal di Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual dalam acara Seminar Nasional Akselerasi Keuangan Inklusif Terintegrasi Hulu-Hilir Melalui Bisnis-Pemberdayaan Berbasis Koperasi dan Pondok Pesantren sebagai rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2023 di Pekalongan, Selasa (25/10).
Lebih lanjut, generasi muda saat ini juga memiliki akseptabilitas yang tinggi pada keuangan digital, yang terus tumbuh secara eksponensial serta berkontribusi besar terhadap akses keuangan, yang meningkat sebesar 11,7% dan telah berhasil membantu masyarakat, untuk beralih dari transaksi keuangan berbasis tunai ke digital, sehingga menjadi lebih aman, murah, dan cepat.
“Seperti yang kita ketahui bersama, memasuki era digitalisasi seperti ini, adik-adik kita, seluruh santri, santriwati, ini mempunyai peran yang sangat besar dan posisi yang sangat penting untuk mendorong berbagai digitalisasi khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan memberikan kontribusi sampai 16% dari PDB Indonesia di tahun 2030 mendatang,” tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang hadir mewakili Menko Airlangga saat membuka acara tersebut.
Kesempatan emas bagi para santri dan generasi muda di era digitalisasi, perlu didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari kunci reformasi struktural dan transformasi menuju ekonomi yang resilien dan berkelanjutan, dimana salah satunya melalui kegiatan edukasi dan literasi keuangan.
Dengan demikian, pondok pesantren memiliki peran yang sangat besar sebagai inkubator untuk mencetak generasi muda, yang mampu berprestasi dan sekaligus berkarakter mulia. Tidak hanya memiliki fungsi pendidikan dan pengajaran keagamaan, pondok pesantren juga memiliki tanggung jawab besar dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, sekaligus merawat tradisi dan berinovasi.
Dalam acara yang dihadiri sekitar 350 peserta dari kalangan santri, SMK, UMKM, serta Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Pekalongan tersebut, dilakukan penyerahan sampel produk dari UMKM Kabupaten Pekalongan dan penyerahan Program Sekolah Tanpa Sekat (STS) gratis bagi pondok pesantren.
Sesmenko Susiwijono juga berkesempatan mengunjungi sejumlah booth bazar, diantaranya yakni UMKM Kabupaten Pekalongan dan Brebes serta dari Lembaga Keuangan, BUMN, dan Swasta Nasional, meliputi Bank Syariah Indonesia, Bank Jateng Syariah, Askrindo, BULOG, dan Pegadaian Syariah.
“Melalui momentum Hari Santri Nasional 2023 ini, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT untuk senantiasa dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam upaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pondok pesantren khususnya, dan untuk perekonomian nasional,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Sekretaris Jenderal Idaroh Aliyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) Dr. KH. Mashudi M.Ag, Habib Abu Bakar Alatas, serta sejumlah Direksi dari Lembaga Keuangan, BUMN, dan Swasta Nasional. {sumber}
