Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis dan minum susu gratis untuk anak sekolah akan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Program ini adalah janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Berdasarkan simulasi dan perencanaan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun.
“Sudah pasti masuk (dalam KEM-PPKF),” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024.
KEM-PPKF adalah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. KEM-PPKF merupakan dokumen dan langkah awal penyusunan APBN.
Adapun pemerintah lewat kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun KEM-PPKF APBN 2025. KEM-PPKF ini akan dibahas pada pekan depan. “Nanti Senin akan ada sidang kabinet. Jadi, tunggu saja Senin,” tutur Airlangga.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengklaim program makan siang dan susu gratis adalah program terbaik dari Prabowo-Gibran. Budiman menjelaskan, Prabowo-Gibran merencanakan program ini dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.
Meski KPU belum memutuskan secara resmi pemenang Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran saat ini sudah unggul dalam sejumlah hitung cepat, mencapai 59-60 persen. Dalam real count KPU, pasangan tersebut juga unggul dengan angka yang mirip.
Menurut Budiman, Setidaknya ada beberapa kementerian yang akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program makan siang dan susu gratis. Yaitu, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud. Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa juga akan dilibatkan.
Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Sedangkan Bumdes atau Badan Usaha Mikik Desa, UMKM, dan Koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.
“Industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian, sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien,” ujar Budiman. {sumber}
