Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum mau membahas jatah menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak, meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Airlangga mengatakan, pembagian jatah di kabinet mendatang baru akan dibahas setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Yang pertama kita tunggu acara besok dulu supaya beliau mendapatkan surat dari KPU dan sesudah itu baru pembahasan hal lain,” kata Airlangga di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Airlangga pun tidak berkomentar ketika ditanya soal jatah menteri yang diinginkan oleh Partai Golkar. “Nanti kita lihat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.
Airlangga mengungkapkan, ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan sejak penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hingga dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempunyai peran penting selama proses transisi pemerintahan tersebut.
“Banyak persiapan yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk mengelola waktu ke depan dan tentunya Bapak Presiden Joko Widodo menjadi penting untuk tentunya membawa kita dalam sampai dengan bulan Oktober nanti,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa Partai Golkar berharap Partai Golkar mendapat jatah menteri yang lebih banyak dibanding partai lain di kabinet Prabowo-Gibran kelak. Sebab, dia mengklaim, 80-90 persen pemilih Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah,” kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada 15 Maret 2024.
“Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis,” ujarnya lagi. {sumber}
