Berita Golkar – Bagi yang kecewa dengan hasil negosiasi tarif resiprokal AS yang menghasilkan angka 19 persen, harap bersabar. Proses negosiasinya masih berjalan. Peluang turun hingga mendekati 0 persen, masih terbuka.
Tak sedang bercanda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tarif resiprokal atau balasan yang ditetapkan pemerintah Amerika Serikat (AS), untuk seluruh produk asal Indonesia, masih berpotensi turun lagi dari 19 persen.
Bahkan, Menko Airlangga menyebut peluang tarif resiprokal diputus mendekati 0 persen, masih sangat terbuka. “Semuanya masih dalam pembahasan. Dimungkinkan lebih rendah dari 19 persen. Mungkin bisa mendekati nol persen,” ungkap Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025), dikutip dari Inilah.
Namun tidak semua diberlakukan tarif resiprokal nol persen. Kemungkinan hanya beberapa komoditas atau produk yang tak diproduksi AS, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, produk agro, mineral, termasuk komponen pesawat terbang, dan produk industri di zona perdagangan bebas (FTZ).
Dia mengatakan, skema serupa telah diterapkan Indonesia dengan beberapa negara Eropa melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA), yaitu Indonesia mendapatkan pembebasan tarif impor untuk minyak sawit mentah (CPO) hingga 0 persen.
“Seperti kita ketahui bersama bahwa Amerika juga melihat bahwa Eropa memberikan kita CPO 0% dalam EU CEPA jadi beberapa itu menjadi juga menjadi benchmark,” kat mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.
Pemerintah akan melanjutkan negosiasi dengan AS. Negosiasi yang dibangun mencakup detail teknis mengingat ada beberapa hal yang dijanjikan AS untuk Indonesia. “Perundingan masih akan terus berlangsung untuk bicara detail teknis karena masih ada beberapa kepentingan yang dijanjikan dan akan ditindaklanjuti,” tutupnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengancam akan melakukan demo besar-besaran terkait hasil negosiasi tarif resiprokal AS yang menghasilkan angka 19 persen.
“Cabut perjanjian ini, atau kami akan melakukan aksi besar-besaran turun ke jalan,” kata Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal di Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Kata Said Iqbal, banyak syarat berat yang diajukan pemerintah AS terkait negosiasi tarif resiprokal yang dirasa merenggut kemandirian bangsa Indonesia. Misalnya, pemerintah AS leluasa membuka dan memindahkan data pribadi warga negara Indonesia, termasuk buruh ke yurisdiksi AS.
Selain itu, Said Iqbal menyoroti ketimpangan tarif perdagangan antara Indonesia dan AS yang lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Di mana, Donald Trump memaksa Indonesia membayar tarif resiprokal 19 persen kepada seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.
Sebaliknya, Indonesia menggratiskan bea masuk untuk seluruh produk AS yang masuk pasar Indonesia. “Ini adalah bentuk nyata dari penjajahan ekonomi model baru: neoliberalisme dan neokolonialisme,” kata Said Iqbal.
Ia mempertanyakan, apakah pemerintah Indonesia saat ini, sudah bertanya kepada rakyat dan buruh sepakat dengan kesepakatan itu? “Tidak pernah. Ini kebijakan elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengorbankan buruh,” tegas Said Iqbal.
Dia mengingatkan, kebijakan tarif resiprokal Trump, sebelumnya sudah menimbulkan gelombang PHK di berbagai sektor industri di Indonesia. Terutama di industri padat karya.
“Itu saja sudah menghancurkan kehidupan jutaan buruh. Sekarang, ditambah lagi data pribadi kami dijual ke negara lain. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” imbuhnya. {}
