Berita Golkar – Partai Golkar Sidoarjo menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas mekanisme Pilkada langsung atau melalui DPRD, Jumat (27/12/2024). Diskusi ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat terkait efektivitas dan efisiensi demokrasi di tingkat daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menyampaikan FGD ini sebagai langkah awal mengevaluasi sistem Pilkada yang telah berjalan. “Kami mengajak masyarakat berdiskusi, apakah Pilkada langsung sudah sesuai dengan harapan bersama,” ujarnya, dikutip dari RRI.
Dalam diskusi tersebut, muncul beragam pendapat. Ketua PCNU Sidoarjo, KH Zainal Abidin, menilai Pilkada melalui DPRD dapat mengurangi potensi perpecahan di masyarakat. “Saat Pilkada langsung, sering kali masyarakat terpecah dan membutuhkan waktu lama untuk pulih,” katanya.
Namun, Zainal menegaskan bahwa efisiensi menjadi faktor penting. Menurutnya, Pilkada melalui DPRD dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi tujuan demokrasi. “Efisiensi anggaran harus dipertimbangkan, baik dari calon maupun pemerintah,” ucapnya.
Sebaliknya, perwakilan Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA) berpendapat masyarakat tetap harus dilibatkan, meskipun Pilkada dilakukan melalui DPRD. “Sistemnya perlu diperbaiki agar rakyat tetap terlibat dalam menentukan masa depan daerah,” ujarnya.
Ketua PMII Sidoarjo, Putri Maulidina, menilai wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru. Namun, ia mengingatkan pentingnya edukasi politik untuk mengatasi praktik politik uang. “Tugas kita adalah memastikan masyarakat tegas menolak money politics,” katanya menegaskan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPC PDIP Sidoarjo, Nadia Bafaqih, menegaskan partainya menolak mekanisme Pilkada melalui DPRD. “Pilkada langsung adalah hak rakyat untuk terlibat dalam demokrasi. Ini harus terus dikawal,” ucapnya.
Wacana Pilkada melalui DPRD mencuat kembali setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tersebut dalam HUT ke-60 Partai Golkar. Prabowo menilai sistem ini telah diterapkan di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia, dengan efisiensi anggaran yang tinggi.
Meskipun begitu, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menegaskan bahwa hasil FGD ini belum menjadi sikap resmi partai. “Kami akan melakukan kajian lebih lanjut bersama internal partai untuk menentukan langkah ke depan,” katanya mengakhiri. {}
