Berita Golkar – Komisi XII mendorong percepatan reformasi sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui teknologi digital. Seperti digitalisasi nozzle, penggunaan QR code untuk kendaraan penerima subsidi, serta integrasi data kendaraan dengan sistem kependudukan.
Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mengatakan, langkah-langkah tersebut akan membuat distribusi BBM lebih transparan dan akuntabel. Ia juga meminta agar peran aktif pemerintah daerah diperkuat dalam pengawasan SPBU dan APMS, termasuk dalam merespons laporan masyarakat secara cepat dan terbuka.
“Penyelewengan BBM subsidi adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil,” ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu dikutip dari keterangannya, Selasa (8/7/2025), dikutip dari Antara.
Dia pun menyatakan keprihatinan serius atas masih maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi (PSO) di berbagai wilayah. Salah satu kasus terbaru terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, di mana masyarakat melaporkan dugaan pengalihan distribusi solar subsidi ke luar wilayah.
Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap sedikitnya empat kasus besar penyalahgunaan solar subsidi sepanjang Mei hingga Juni 2025 di wilayah Bogor, Banjarmasin, Sukoharjo, dan Karawang, dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp84,5 miliar.
Modus yang digunakan antara lain memodifikasi tangki kendaraan dan memalsukan barcode aplikasi MyPertamina. “Subsidi ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi,” tegas Alfons.
Lebih lanjut dia menekankan bahwa penanganan kasus-kasus seperti ini tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja. Diperlukan koordinasi yang kuat dan menyeluruh antara BPH Migas sebagai regulator, Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha distribusi, pemerintah daerah sebagai pengawas lokal, serta aparat penegak hukum sebagai eksekutor penindakan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen, Komisi XII DPR RI menurutnya menegaskan, akan terus memantau BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum terkait isu ini.
Semua stakeholder harus memastikan tata kelola distribusi BBM subsidi berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran sesuai dengan amanat konstitusi.
Secara khusus, Alfons juga mendorong agar pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah Papua Barat ditingkatkan secara signifikan. Ia meminta BPH Migas untuk lebih aktif hadir di daerah-daerah, termasuk di Papua, guna memastikan pengawasan langsung berjalan dengan baik.
Ia juga mengajak Kapolda Papua Barat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dan distribusi BBM di wilayah hukum setempat, serta mendorong pemerintah daerah agar lebih sigap dalam mengawasi SPBU dan mencegah praktik penyimpangan di lapangan. {}
