Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufhti, mengingatkan agar hilirisasi pada sektor pertambangan tak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini merespons aktivitas pertambangan nikel yang sempat heboh di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ali pun mendukung langkah pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat.
Empat IUP tersebut milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Ali menilai, keputusan tersebut sangat tepat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut. Dia mendorong agar ke depannya dilakukan pengembangan potensi wisata kelas dunia yang berkelanjutan di Raja Ampat.
“Di tengah gencarnya hujatan kepada beliau, Pak Bahlil menunjukkan komitmennya kepada rakyat dengan memberikan solusi terbaik dan berkesinambungan. Ini patut kita apresiasi,” kata Ali kepada wartawan, Rabu (11/6/2025), dikutip dari Tribunnews.
Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kerja nyata untuk menyelamatkan ekosistem dan keanekaragaman hayati Raja Ampat. Langkah tegas pemerintah ini, menurut Ali, menunjukkan komitmen berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Permasalahan di Raja Ampat tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga bagaimana kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sana tetap berjalan,” ujarnya. Dia mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama merumuskan tata kelola wilayah yang berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur dan ekonomi harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan,” ungkap Ali. Lebih lanjut, Ali menyoroti langkah pemerintah yang melakukan pencabutan izin tambang di Raja Ampat.
“Saya melihat Pak Prabowo dan Pak Bahlil tidak larut dalam perdebatan, tetapi fokus pada solusi nyata bagi masyarakat Raja Ampat. Ini membuktikan keberpihakan mereka pada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil,” imbuhnya.
PT Gag Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang masih diizinkan untuk beroperasi di kawasan tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Pulau Gag yang kini disorot karena masalah tambang nikel bukanlah bagian dari kawasan Geopark Raja Ampat.
“Dan dia (Pulau Gag) bukan merupakan bagian dari kawasan dari Geopark,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers di di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Bahlil menyebut, Pulau Gag lebih dekat ke kawasan Provinsi Maluku Utara ketimbang ke Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya.
“Pulau Gag ke sini ini (Piaynemo) kurang lebih sekitar 42 kilometer. Dan dia (Pulau Gag) lebih dekat ke Maluku Utara,” ujarnya. {}
