Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang tidak menggelar operasi Yustisi untuk menjaring pendatang baru pasca Lebaran 2025.
Alia juga turut mendukung adanya peringatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno agar pendatang baru memiliki kemampuan bersaing di Jakarta.
Pada satu sisi, kata Alia, Jakarta adalah ibu kota yang memiliki daya tarik tinggi, baik bagi orang dari luar kota maupun luar daerah yang ingin mencari kesempatan kerja, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik.
“Tidak adanya operasi Yustisi bisa dinilai sebagai kebijakan yang lebih humanis, yang tidak menghambat mobilitas penduduk dan memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin memperbaiki kualitas hidup mereka di Jakarta,” kata Alia kepada Akurat Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Namun, mengingat tingkat persaingan yang sangat tinggi di Jakarta, terutama di sektor pekerjaan dan ekonomi, penting bagi masyarakat yang datang agar memiliki keterampilan untuk bisa berkompetisi secara sehat dan produktif.
Untuk itu, ia pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama dinas terkait lainnya untuk membantu para pendatang baru meningkatkan kemampuan bersaing.
“Pemprov DKI Jakarta tidak boleh hanya mengandalkan himbauan kepada pendatang baru, tetapi melalui Disdukcapil bekerjasama dengan dinas terkait lainnya agar aktif berperan dalam meningkatkan kemampuan bersaing mereka,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Ia pun menjelaskan, Pemprov dapat menyediakan akses pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, kewirausahaan serta program pemberdayaan ekonomi atau bekerjasama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Hal ini untuk membantu warga pendatang baru memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Jakarta.
Kemudian, ia pun berharap agar Pemprov DKI terus melakukan peningkatan kemampuan bersaing bagi seluruh masyarakat meski tidak ada operasi Yustisi.
“Harapan saya, meskipun operasi Yustisi ditiadakan, peran Pemprov DKI dalam peningkatan kemampuan bersaing sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing sehingga bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian kota Jakarta,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pihak Pemprov DKI Jakarta tidak akan melaksanakan operasi Yustisi setelah Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M untuk menjaring pendatang baru.
Hal ini disampaikan Pramono saat acara pelepasan keberangkatan 26 ribu peserta Mudik Gratis 2025 di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025) lalu.
“Kalau ada warga yang kemudian pengen ikut saudara-saudara sekalian ke Jakarta, secara prinsip Jakarta ini terbuka bagi siapapun dan kami tidak akan melakukan operasi Yustisia seperti dulu,” ujarnya. {}
