Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran sebagai agenda strategis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurutnya, fokus efisiensi diarahkan pada belanja pegawai dan optimalisasi penggunaan APBD agar tepat sasaran dan mendukung program prioritas daerah.
“Kebijakan efisiensi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggungjawab Pemprov Jakarta,” katanya dalam keterangan pada Sabtu (17/5/2025), dikutip dari Indoposco.
Legislator Partai Golkar itupun menekankan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan, melainkan penyelarasan program agar berdampak nyata bagi masyarakat.
“Komisi A akan memperkuat fungsi pengawasan agar pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski terdapat penyesuaian anggaran,” ujarnya
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Inggard Joshua, menekankan urgensi perencanaan anggaran yang realistis di tengah menurunnya potensi pendapatan daerah, khususnya dari dana bagi hasil pemerintah pusat.
“Alokasi dana bagi hasil tahun 2025 sebesar Rp23 triliun diperkirakan akan menurun drastis pada 2026, bahkan diproyeksikan tidak mencapai 50 persen dari jumlah tersebut,” tukasnya.
Lanjutnya, menghadapi kondisi tersebut, Inggard mendorong penundaan terhadap proyek-proyek pembangunan non-prioritas seperti renovasi yang belum mendesak, serta memfokuskan efisiensi belanja pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
