Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar dalam pandangannya menyoroti sejumlah masalah yang berkaitan dengan pembangunan di Papua Barat.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Papua Barat, Amin Ngabalin, yang didampingi anggota Fraksi Golkar, Erwin Bedu Nawawi, Philip Henrik, dan Andrianus Mansim, kepada wartawan di Hotel Aston, Manokwari, Rabu (18/12/2024).
Sebelumnya pendapat akhir Fraksi DPR Papua Barat (PB) serta persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 juga telah disampaikan dalam kesempatan tersebut.
Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama Fraksi Partai Golkar, di antaranya adalah sarana dan prasarana transportasi, penguatan Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), penyelesaian utang-utang bonus atlet PON Papua, serta bonus untuk atlet PON Aceh dan Sumatera Utara.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana. Contohnya, peningkatan Bandara Rendani, terutama penyelesaian penimbunan yang menjadi pintu masuk dan wajah Provinsi Papua Barat, mengingat Manokwari sebagai ibu kota provinsi ini,” ujar Amin Ngabalin, dikutip dari Papua Dalam Berita.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti penyelesaian pembangunan Pasar Sanggeng yang terintegrasi dengan Pasar Ikan Musi, yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Selanjutnya, Fraksi Golkar mendorong pengembangan infrastruktur jalan antar kampung dan antar kabupaten, seperti jalan yang penghubung di Manokwari.
“Peningkatan jalan utama Esau Sesa juga perlu segera dilakukan, termasuk pembebasan lahan, karena itu adalah jalan utama yang sangat vital bagi masyarakat,” kata Ngabalin.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masalah kemacetan lalu lintas di Jalan Esau Sesa yang sudah sangat parah, menyebabkan tingginya angka kecelakaan. “Ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar menyoroti rendahnya angka penerimaan daerah, yang berdampak pada penurunan angka pendapatan dan belanja.
Hal ini berpengaruh pada anggaran pemerintah daerah dan DPR, sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran secara leluasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kolaborasi semua anggaran seharusnya untuk kepentingan rakyat.
“Karena konsekuensi dari berdirinya Provinsi Papua Barat Daya, sebagian besar sumber penerimaan kita, seperti pajak pasar dan lainnya, sudah berkurang. Oleh karena itu, kami meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada OPD yang menangani sektor-sektor riil, seperti ESDM, perikanan, pertanian tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan,” kata Ngabalin.
Fraksi Partai Golkar berharap agar anggaran sebesar 3,5 triliun yang telah disepakati dapat memenuhi harapan masyarakat, meskipun tidak bisa menjawab seluruh persoalan yang ada.
“Kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Papua Barat jika pada kesempatan ini kami belum bisa secara maksimal memperjuangkan harapan dan cita-cita masyarakat. Kami berharap di tahun depan kami dapat lebih maksimal dalam memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat,” ujar Ngabalin.
Fraksi Partai Golkar terdiri dari 10 anggota, dengan 7 orang berasal dari Partai Golkar dan 3 orang dari Partai Demokrat. {}
