Berita Golkar – DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jawa Barat, mengapresiasi penunjukan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sebagai Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, pada Jumat (10/1/2025).
Ketua DPD AMPI Jawa Barat, Ahmad Hidayat, mengucapkan ucapan selamat atas penunjukan tersebut. Ia optimistis Bahlil bisa menjalankan amanah yang diberikan dengan baik.
“Pertama-tama tentu ucapan selamat kepada Pak Ketua Umum atas penunjukan ini. Ini akan menjadi tugas baru dari Pak Presiden. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran atas tugas itu,” ujar Ahmad Hidayat, Sabtu (11/1/2025), dikutip dari Pikiran Rakyat.
Ahmad Hidayat menilai, penunjukan Bahlil sebagai pimpinan di Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional merupakan langkah yang tepat. Bahlil, kata anggota DPRD Jawa Barat ini, merupakan sosok yang tepat karena punya pengalaman panjang tentang program hilirisasi tersebut.
“Beliau sudah membuktikannya saat membantu Pak Jokowi di kabinet sebelumnya. Kinerja kementerian yang dipimpinnya sangat maju,” ungkap politis muda Partai Golkar ini.
“Dari pengalaman sebelumnya, kami optimis akan kinerja beliau dan kami yakin, beliau mampu menjalankan amanah tersebut,” sambungnya.
Hilirisasi Berkeadilan
Lebih lanjut, politisi Dapil Kabupaten Bandung itu juga mendukung penuh program hilirisasi yang menjadi program strategis nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas melalui proses pengolahan lanjutan.
Sebelumnya, usai dilantik, Bahlil mengaku mendapat empat arahan dari Presiden Prabowo, yakni mendorong hilirisasi di semua sektor, mulai dari mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas (migas), perikanan hingga pertanian.
Kedua, Presiden Prabowo ingin manfaat nilai tambah dalam hilirisasi benar dirasakan di Indonesia. Sebab, selama ini banyak yang mengkritisi nilai tambahnya tidak maksimal dilakukan di Indonesia. Ketiga, Prabowo mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan di lintas Kementerian.
Bahkan, Prabowo meminta agar Bahlil melaporkan serta memberi sanksi kepada oknum-oknum nakal yang menghambat hilirisasi. Keempat, Prabowo menginginkan hilirisasi menjadi hilirisasi yang berkeadilan. {}
