Berita Golkar – Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029 segera dimulai. Presiden Jokowi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) berisi 9 orang. Senayan yakin, anggota Pansel merupakan orang-orang kredibel.
Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi mengatakan, anggota Pansel KPK merupakan orang-orang yang kredibel, berintegritas dan tidak akan bisa diintervensi, se¬hingga calon Komisioner KPK yang masuk ke DPR adalah yang terbaik.
Setelah terbentuk, Pansel KPK kemudian membuka pendaftaran Capim KPK 2024-2029. Pansel KPK kemudian menetapkan 10 calon untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya, calon terpilih menjalani proses seleksi di DPR. Dari 10 orang nama tersebut, DPR memilih 5 lalu dikembalikan lagi ke Presiden untuk dilantik.
Andi Rio yakin, Presiden Jokowi sudah tentu tahu kapa¬sitas terbaik yang dibutuhkan untuk komposisi Pansel Capim KPK nanti.
“Tentunya mereka (Pansel Capim KPK) harus negarawan. Artinya, kapasitas dan keilmuan¬nya mumpuni. Saya pikir Pemerintah pasti sudah tahu kapasitas dan kriteria yang dibutuhkan untuk calon Pansel,” ujarnya.
Mengenai komposisi Pansel KPK, yakni 5 dari unsur per¬wakilan Pemerintah dan 4 dari unsur perwakilan masyarakat, politisi Fraksi Golkar ini tidak mempermasalahkannya. Kom¬posisi ini sudah cukup ideal. Baginya, Pansel Capim KPK harus bekerja sebaik mungkin untuk menyeleksi para kandidat Capim KPK.
“DPR ini kan nantinya menerima hasil dari Pansel. Arti¬nya, para kandidat tersebut sudah benar-benar terseleksi dengan baik dan tentunya sesuai kriteria yang diharapkan. Arti¬nya, Capim KPK yang terpilih adalah yang terbaik selayaknya memimpin KPK,” tambahnya.
Terpisah, anggota Komisi III DPR Trimedya Padjaitan mempertanyakan alasan men¬empatkan lebih banyak unsur Pemerintah dalam komposisi Pansel Capim KPK. Seharusnya, Pansel KPK lebih banyak diisi dari unsur masyarakat.
“Biasanya lebih banyak unsur masyarakat. Mudah-mudahan ini tidak jadi gambaran bahwa KPK makin dikerdilkan,” kata Trimedya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini bilang, selama duduk di Komisi Hukum DPR, belum per¬nah ada jumlah Pansel KPK dari unsur Pemerintah lebih banyak dibandingkan masyarakat.
“Belum pernah terjadi (unsur Pemerintah lebih banyak). Bi¬asanya mayoritas masyarakat. (Jumlah) Unsur Pemerintah (mendominasi) hampir jarang,” tambahnya.
Trimedya beralasan, tidak akan ada asas demokrasi jika komposisi Pansel Capim KPK jomplang. Sebab, jika nantinya terjadi voting dalam menentu¬kan capim KPK, maka pansel dari unsur Pemerintah bakal mendominasi.
“Kalau ini terjadi, dan proses pemilihan sudah tahu siapa yang akan terpilih, ya semakin buruk kinerja KPK. KPK akan lebih jelek lagi dari periode sekarang,” ucapnya.
Dia berharap, Pemerintah segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemben¬tukan pansel KPK, sehingga masyarakat bisa mengetahui komposisi Pansel yang ada.
“Kita lihat dulu, lima itu kan baru indikasi. Terus, siapa orang-orangnya. Kalau orang-orang yang memang selama ini kita tahu apa kata Presiden, baru ke¬lihatan (indikasi pengkondisian). Makanya, segera minggu depan diumumkan Pemerintah siapa lima itu,” pungkas dia.
Sebelumnya, Koordina¬tor Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan, Presiden Jokowi memperhatikan harapan masyarakat dalam memilih Pansel Capim KPK periode 2024-2029. “Agar mendapatkan anggota pansel yang kredibel dan ber¬integritas,” ujar Ari Dwipayana dalam keterangannya, Sabtu (11/5/2024).
Ari mengungkapkan, pansel capim KPK akan diisi sembilan orang. Lima di antaranya, ber¬asal dari unsur Pemerintah. Se¬mentara empat orang dari unsur masyarakat. Para anggota Pansel Capim KPK akan diumumkan bulan ini. “Akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres),” ungkapnya. {sumber}
