Berita Golkar – Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi berwacana memberikan mobil operasional, untuk 378 kepala desa dan 12 se-Kabupaten Malang. Pemberian armada ini, direncanakan secara bertahap mulai tahun 2026 nanti.
Namun kabar ini, sudah mulai santer terdengar di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa masih ada yang lebih urgent diperhatikan, dibanding pemberian mobil operasional untuk Kades dan lurah.
Fakih Pilihan, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Malang, menanggapi rencana tersebut. Menurutnya, ada asas urgensitas terkait kemaslahatan masyarakat yang masih perlu diperhatikan.
“Wacana Bupati Malang menginginkan dan melihat Kades atau Lurah memiliki mobil operasional memang bagus. Tetapi ada kebutuhan lain yang masih perlu diperhatikan. Seperti insfratruktur yang perlu dibenahi, pendidikan yang banyak kekosongan jabatan, dan masih banyak yang lebih urgent,” ungkap Fakih Pilihan, Minggu (2/2/2025), dikutip dari Nusadaily.
Politisi muda partai berlambang Pohon Beringin ini, mengatakan bahwa sejatinya hampir seluruh Kades dan Lurah di Kabupaten Malang hampir 99 persen sudah memiliki kendaraan pribadi roda empat. Sehingga Fakih menilai, bahwa anggaran untuk pengadaan armada operasional bagi kades dan lurah sangat mubazir.
“Kalau anggaran sebesar itu dibelikan mobil operasional, saya rasa akan cuma-cuma. Lebih baik dibuat yang lain dan manfaatnya yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang,” jelas pria asal Kecamatan Pagelaran ini.
Jika pemberian mobil operasional ini tetap dipaksakan, kemungkinan akan melukai hati masyarakat. Seharusnya, Bupati Malang bisa mendahulukan kepentingan rakyat yang sudah memberikan mandat kepadanya melalui Pilkada 2024 kemarin.
“Saya yakin banyak warga Kabupaten Malang tidak setuju dengan wacana tersebut,” tegas Fakih mengakhiri. {}
