Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara soal angka ketimpangan Indonesia yang naik, padahal kemiskinan menurun.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 24,06 juta orang miskin di Indonesia per September 2024. Sedangkan gini ratio alias indikator ketimpangan berada di 0,381, naik 0,002 poin dari Maret 2024.
“Kemarin memang ada program untuk penurunan kemiskinan. Memang indeks kesenjangan ini yang harus kita dongkrak (diperbaiki),” kata Airlangga di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
“Makanya, arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kita harus mendongkrak kelas menengah. Antara lain, kelas menengah itu kan di UMKM dan pekerja atau karyawan/karyawati. Sehingga itu yang kita dorong,” sambungnya, dikutip dari CNN Indonesia.
Airlangga lantas menyinggung soal paket kebijakan yang diberikan pemerintah pada awal 2025. Stimulus tersebut mulanya diberikan sebagai respons atas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen.
PPN memang tak jadi naik, sesuai keputusan Presiden Prabowo pada 31 Desember 2024 malam. Namun, sejumlah insentif atau stimulus itu tetap berlaku.
“Makanya, salah satu paket yang kita kirim di tahun ini (2025) kan gaji (pekerja padat karya) yang sampai Rp10 juta pajak penghasilan (PPh)-nya ditanggung pemerintah. Sehingga itu akan mendorong daya beli,” klaim Airlangga.
Di lain sisi, Airlangga belum bisa bicara lebih jauh soal garis kemiskinan baru yang ditetapkan BPS. Ia mengatakan masih akan melihatnya terlebih dahulu.
Garis kemiskinan adalah dasar penentuan status kemiskinan penduduk di Indonesia. Ini juga bisa dimaknai sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum per bulan.
Penduduk yang memiliki rerata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai orang miskin.
Garis kemiskinan pada September 2024 sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Ini naik 2,11 persen dari Maret 2024 yang hanya Rp582.932.
Terlepas dari itu, BPS mencatat penduduk miskin Indonesia sebenarnya berkurang. Ada penurunan 1,16 juta orang miskin dibandingkan Maret 2024 yang kala itu mencapai 25,22 juta penduduk.
Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia adalah 8,57 persen. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ini pertama kalinya tingkat kemiskinan Indonesia turun ke kisaran 8 persen, bahkan menjadi yang terendah sejak 1960.
Kendati, disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan serta pedesaan masih lebar. BPS melaporkan tingkat kemiskinan pedesaan mencapai 11,34 persen pada September 2024, lebih tinggi dari yang ada di perkotaan sebesar 6,66 persen. {}
