Berita Golkar – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku yang di pimpim oleh Murad Ismail dan Bernabas Natanel Orno, yang paling terburuk saat ini dari yang sebelumnya.
Demikian disampaikan Yeremias saat rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (16/11/2023).
“Sampai hari Ini kami bersyukur walaupun terlambat, tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya dengan menyampaikan dokumen KUA dan PPAS. Bagi kami ini memang sudah sangat terlambat, tetapi dari pada tidak sama sekali, tetapi ada,” ungkap Anos.
Ini membuktikan bahwa di akhir kepemimpinan Pemerintahan ini sesuai dengan penilaian Fraksi Partai Golkar selama ini ternyata memang lebih buruk saat ini dari Pemerintahan sebelum-sebelumnya dan Ini menjadi catatan.
Selanjutnya Anos juga katakan bahwa, terkait dengan pembahasan KUA-PPAS diharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus ada/hadir. Kami menduga juga bahwa keterlambatan dokumen ini karena kelalaian TAPD.
“Itulah sebabnya kami minta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk tidak lagi meninggalkan/keluar daerah untuk berlama-lam,” kesalnya.
Di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2019 – 2024 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023 ini, maka diharapkan KUA-PPAS ini tergambar Visi dan Misi yang sudah disampaikan dalam masa-masa kampanye, yang juga dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangan sampai melenceng lagi.
“Karena nantinya kita juga akan berhadapan lagi pada saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan. Untuk itu di penghujung masa jabatan ini, minimal Visi dan Misi yang belum sempat dilaksanakan tergambar dalam APBD tahun 2024.
Anos memberikan contoh, Ramah Sakit harus bagus, kemudian Sekolah-sekolah juga harus bagus dan penempatan Kepala Sekolah harus sesuai dengan latar belakang Pendidikan mereka.
“Jangan sampai Sekolah Teknis misalnya, di Kepalai oleh Sarjana Olahraga dan juga yang lainnya,” ungkap Anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya itu.
Terkait dengan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku ke Makariki Maluku Tengah (Malteng), singgung Anos, ini memang ironis, tapi Pemindahan Ibu Kota ini juga mestinya harus tergambar dalam APBD Tahun 2024 yang akan datang.
“Karena yang namanya janji sampai kapanpun kalau kita belum selesaikan janji maka tentu ini menjadi catatan bagi kita, sebelum kita menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa lalu akan ditanyakan, apa yang kamu lakukan selama kamu dalam jabatan baik sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur,” singgung Anos. {sumber}
