Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengajak para pelaku UMKM di daerahnya memanfaatkan fasilitas pinjaman modal usaha dengan bunga nol persen dan plafon maksimal Rp40 juta.
Ia menyebut plafon pinjaman tahun ini naik 100 persen dibanding 2023 yang sebesar Rp20 juta untuk menambah daya saing UMKM.
“Ayo manfaatkan, jangan sungkan dan ragu. Dengan meningkatnya daya saing UMKM, akan berpengaruh besar pada peningkatan capaian berbagai indikator makro yang memang kita gesa tiap tahunnya,” kata Ansar di Tanjungpinang, Kepri, Rabu.
Ia mengatakan pinjaman modal dengan bunga nol persen merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kepri yang bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), yang mana pelaku UMKM tidak dibebankan lagi untuk membayar bunga pinjaman, karena sudah disubsidi pemprov.
“Mari bersama berkontribusi dalam upaya memajukan ekosistem pariwisata dan ekonomi syariah guna mewujudkan Kepri yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya,” ucap Ansar.
Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Riki Rionaldi mengutarakan pinjaman dengan plafon Rp40 juta sudah mulai dapat dimanfaatkan UMKM.
Pihaknya juga sudah menyerahkan secara simbolis pinjaman dengan subsidi bunga nol persen ini kepada sejumlah UMKM di lingkup Kota Tanjungpinang. “Sudah ada UMKM yang dapat pinjaman maksimal Rp40 juta,” ujarnya.
Riki menambahkan untuk merealisasi kebijakan kenaikan plafon pinjaman UMKM tahun ini, pemprov telah menganggarkan Rp1 miliar pada APBD 2024 untuk sekitar 200 UMKM se-Kepri. “Untuk APBD Perubahan 2024, kita lihat dulu dan disesuaikan kebutuhan,” ujarnya.
Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur, lanjut Riki, tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah fotokopi KTP suami/istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, legalitas usaha (NIB/SKU dari kelurahan), dan fotokopi agunan (SHM/alashak/BPKB lima tahun terakhir).
Lalu, pas foto, rekening koran tabungan tiga bulan terakhir (jika ada), tidak sedang menikmati fasilitas pembiayaan usaha di bank lain, tidak termasuk daftar hitam BI serta syarat lain jika diperlukan oleh bank.
Selain itu, ia turut mengajak pelaku UMKM di Kepri untuk memanfaatkan dan mendaftarkan diri pada fasilitas berbagai pelatihan yang tersedia di Dinas Koperasi dan UKM Kepri.
“Ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM, daya saing, pengembangan digitalisasi usaha, kerjasama kemitraan dan perluasan pasar di tahun 2024,” sebut Riki. {sumber}
