Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerima penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Kamis (07/03).
Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Ansar bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bupati Karimun karena peran suksesnya dalam perhelatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun pada Agustus tahun 2023 lalu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, menerima penghargaan ini mewakili Gubernur Ansar.
Dalam tanggapannya, Gubernur Ansar mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN atas penghargaan ini serta mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang agraria dan tata ruang.
Ansar juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Karimun, seluruh stakeholders terkait, dan masyarakat yang telah mendukung dan mensukseskan GTRA Summit 2023.
“Dengan rendah hati, kami menerima penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Pemprov Kepri dalam mendukung program pemerintah pusat,” ujar Gubernur Ansar pada Jum’at (08/03).
Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Karimun, seluruh pihak terkait, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya GTRA Summit 2023.
“Partisipasi dan dukungan dari semua pihak sangat berarti bagi kesuksesan acara ini. Kami berharap kegiatan GTRA Summit 2023 akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Kepri,” tambah Gubernur Ansar.
Pada Rakernas tersebut, Kementerian ATR/BPN juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi lain yang turut mendukung dan menyukseskan program-programnya. Instansi-instansi tersebut telah menjalin kolaborasi yang efektif dalam mendukung program-program Kementerian ATR/BPN.
Pihak-pihak yang menerima penghargaan antara lain Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI atas peran mereka dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah, serta beberapa kepala daerah lainnya yang berkontribusi pada penyelesaian konflik pertanahan dan pendaftaran tanah di wilayahnya. {sumber}
