Berita Golkar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk juga menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) di setiap kantor kecamatan menyusul rencana penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komis A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menegaskan bahwa seyogyanya pemkot agar terlebih dahulu fokus mempersiapkan fasilitas pendukung.
“Pemkot harus mempersiapkan tempat pengisian daya atau SPKLU untuk kendaraan listrik, sehingga ketika digunakan tidak menghambat kinerja pelayanan,” kata Mas Toni, sapaan akrabnya di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (27/06/2024).
Hal tersebut kata Toni, melihat pada kondisi kepadatan lalu lintas di Kota Surabaya dan masih minimnya jumlah SPKLU yang ada.
Jika tak diperhitungkan dampaknya adalah mobilitas pelayanan kepada masyarakat terhambat. Mengingat mobil listrik tersebut pada tahap awal diperuntukkan bagi kepala dinas dan camat. “Jangan sampai mobil listriknya ada tetapi tempat pengisian tidak ada,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Surabaya kini telah melelang 889 kendaraan operasional konvensional.
Pemkot Surabaya berencana melakukan transisi kendaraan operasional konvensional menjadi tenaga listrik. Sistem pengadaan yang digunakan adalah sewa.
Politisi Golkar Surabaya ini pun menilai skema pengadaan yang digunakan tepat, sehingga anggaran perawatan bisa ditekan.
“Selain itu harga jual nya akan turun setelah 5 tahun penggunaan juga. Kemudian, saya berharap Bagian Hukum Pemkot bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk meminta pendapat hukum tentang mekanisme sewa kendaraan listrik tersebut,” kata dia.
Sementara, Mas Toni menyatakan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional kedinasan merupakan langkah tepat untuk mendukung pelestarian lingkungan. “Saya setuju bahwa kedepannya trend kita harus menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan,” tutur Toni. {sumber}
