Berita Golkar – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, meminta Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Jakarta Utara.
Judistira menilai, pembangunan tanggul yang termasuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini dapat efektif mengatasi banjir rob di wilayah pesisir Jakarta.
“Ya jadi program NCICD di pesisir Jakarta ini adalah upaya pemerintah, baik pusat maupun Provinsi DKI, untuk membuat tanggul raksasa di utara Jakarta ini agar naiknya permukaan air laut bisa dicegah,” ujar Judistira, Senin (6/1/2024), dikutip dari Akurat.
Naiknya permukaan laut di utara Jakarta menyebabkan banjir rob. “Ya banjir rob itu akhirnya mengancam wilayah pesisir jakarta, ini yang kita cegah” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Bang Wawan itu mengajak semua pihak untuk berkomitmen membantu menyelesaikan pembangunan tanggul laut ini.
Ia juga menilai, seluruh pihak seharusnya mampu mendukung dalam penyelesaian pembangunan ini, termasuk mendukung dalam penganggaran dananya.
“Ini butuh support semua pihak dan anggaran yang besar, tetapi ini suatu keharusan untuk menjaga Jakarta khususnya wilayah utara Jakarta” tukasnya.
Sekadar diketahui, proyek NCICD Fase A mencakup pembangunan tanggul sepanjang 39 kilometer. Data terbaru, 17,1 kilometer telah dibangun oleh Kementerian PU dan 8,5 kilometer oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dengan itu, masih terdapat 13,4 kilometer tanggul yang belum selesai. Lokasi yang belum terbangun ini mencakup area kritis seperti Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat dan kawasan Sunda Kelapa, yang kerap terdampak rob.
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, Pembangunan tanggul pantai NCICD Fase A mengalami pemunduran jadwal. Dari target sebelumnya, direncanakan rampung pada tahun 2028, kini dimundurkan menjadi tahun 2030.
Ia mengatakan, terdapat dua tantangan utama yang menyebabkan molornya penyelesaian proyek ini, yakni proses pengadaan barang dan jasa serta kebutuhan untuk koordinasi intensif dengan masyarakat nelayan di kawasan pesisir. {}
