Berita Golkar – Mengawali tahun 2026, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan, pengelolaan program pemerintah harus berjalan utuh melalui tiga pilar utama.
Ketiga pilar utama itu adalah:
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengawasan
“Seluruh tahapan harus dijalankan secara konsisten dan saling menguatkan,” kata Wihaji saat memimpin rapat bersama jajarannya, Jumat (2/1/2026), di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, dikutip dari Liputan6.
Ini adalah hari pertama bekerja bagi jajaran BKKBN di 2026. Sejalan dengan itu, Wihaji menegaskan pentingnya perubahan mental pegawai Kemendukbangga/BKKBN serta penguatan tata kelola pemerintahan sebagai bekal di tahun 2026.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan catatan tahun 2025 sebagai refleksi bersama agar tidak terulang di tahun berikutnya.
Wihaji juga menekankan pentingnya menyiapkan sistem dan standar operasional prosedur (SOP) yang matang dalam setiap proses kerja. Menurutnya, SOP diperlukan agar setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara sistematis dan tidak berulang di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan program harus memiliki kejelasan mekanisme serta konsekuensi apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan. Wihaji meminta jajaran pimpinan untuk melakukan pengawasan secara seksama terhadap tata kelola di unit kerja masing-masing.
2025 Harus Jadi Pembelajaran
Wihaji juga mengingatkan pentingnya kesinambungan program dan perbaikan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa berbagai catatan yang muncul pada tahun 2025 harus menjadi pembelajaran bersama agar pelaksanaan program ke depan semakin baik dan tertata.
Menutup arahannya, Wihaji mengajak seluruh jajaran memiliki pola pikir dan mental baru dalam bekerja.
“Saya berharap cara berpikirnya beda, pelaksanaannya beda, pengawasannya beda dan mentalnya harus kita ubah demi kementerian dan masyarakat,” ucapnya.
Bahas Soal Korban Bencana Sumatera
Dalam kesempatan itu, Wihaji juga memastikan negara hadir bagi masyarakat terdampak bencana. Melalui kerja cepat dan kolaboratif, pihaknya fokus memberikan dukungan psikososial serta perlindungan, khususnya bagi sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD) di wilayah terdampak.
Wihaji meminta jajaran untuk memprioritaskan bantuan, terutama trauma healing bagi sasaran 3B dan lanjut usia (lansia). “Yang penting, apa yang menjadi kewenangan kita dan bisa kita bantu bagi masyarakat terdampak, kita laksanakan,” tegas Wihaji. {}
Respons Bencana BKKBN
Sejauh ini, Kemendukbangga/BKKBN merespons dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh dengan membentuk posko dan memfokuskan intervensi pada kelompok rentan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif sejak fase awal pascabencana.
Berbagai layanan diberikan di lokasi terdampak, mulai dari penyaluran bantuan, trauma healing, hingga pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana. Sasaran layanan yang mencakup balita, anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta lansia, tetap dijangkau meski menghadapi keterbatasan akses dan medan sulit.
“Pendampingan dan pelayanan kesehatan terus berlanjut bagi balita, ibu menyusui, ibu hamil, dan lansia di tengah masih adanya bencana susulan,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Dra. Mardalena Wati Yulia.
Menurutnya, ini adalah upaya melindungi dan memulihkan ketahanan keluarga pascabencana. {}
