Berita Golkar – Ramadan selalu meriah. Bukan semata kemeriahan menjelang buka dan waktu sahur. Namun, juga kemeriahan spiritual dengan aktifitas ibadah dan kegiatan dalam memperluas pengetahuan, mempererat silaturahim, ata pun memperdalam makna kehidupan.
Ramadan bagi muslim adalah laboratorium yang membenihkan embrio kebaikan dengan habit ahsan, yang akan ditumbuhkan dan dibuahkan di bulan setelahnya. Maka, kaum muslimin berlomba-lomba berbuat baik agar memperoleh kebiasaan (habit) baru yang karimah.
Begitu pula dengan Partai Golkar, sebuah entitas politik yang sejak kelahirannya menjungjung tinggi kemuliaan nilai universal agama, menyambut Ramadan dengan kegembiraan.
Serangkaian kegiatan digelar kader partai seluruh Indonesia untuk menyambut bulan berkah, bulan pembenihan kebaikan dan kemaslahatan, dikutip dari JPNN.
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadia telah mengisi Ramadan dengan serangkaian perjalanan spiritual dan sosial; bersilaturahmi, berdiskusi dengan kyai dan santri, berziarah ke makam ulama dan aulia.
Dikemas dalam sebuah tajuk ‘Safari Ramadan’, Bahlil dan jajaran inti pengurus Partai Golkar telah membenihkan amal baik, bukan hanya bagi Partai Golkar tetapi bagi merawat prinsip-prinsip utama terbangunnya negara ini.
Sejarah telah mengukuhkan bahwa sinergi ulama dengan para ‘foundings fathers’ telah mengawal lahir dan terjaganya republik ini hingga saat ini. Bahlil dan Partai Golkar menyegarkan kembali relasi lama ulama dan umara dalam rangkaian safarinya.
Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara berdasarkan nilai universal agama. Nilai yang mengokohkan eksistensi dan pelaksanaan penyelenggaraan negara dengan adil dan mewujudkan kesejahteraan.
Nilai-nilai ini yang selalu digaungkan Bahlil dalam banyak kesempatan. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan Bahlil seringkali di forum international, menggaungkan prinsip keadilan harus diwujudkan dalam tata kelola perekonomian global.
Bahlil seringkali tegas mengkritik perilaku negara maju yang suka membatasi (membonsai) negara berkembang agar tetap dalam ketergantungan.
Dalam konteks ini, banyak lontaran dan kebijakan Bahlil mendapatkan benang merah; misal soal pengelolaan SDA secara adil, ataupun hilirisasi sebagai langkah memberi nilai tambah dan gerbang besar untuk industrialisasi.
Bahlil terlihat konsisten, konsen mendalamnya akan nilai keadilan diwujudkan di dalam negeri dengan pengelolaan dan distribusi seluasnya untuk rakyat.
Juga kegigihannya untuk memperjuangkan keadilan itu terwujud di area global, dengan mengikisnya relasi ketergantungan suatu negara pada negara lain, bahkan sebuah hegemoni.
Republik ini didirikan dengan cita-cita yang dirangkum dari berbagai sumber terbaik yang dimiliki bangsa ini, berupa nilai dan budaya adi luhung, nilai universal agama, juga saripati falsafah warisan umat manusia. Maka termaktublah sebagai pembukaan dalam UUD 1945, yang di dalamnya termaktub pula Pancasila.
Jika kita telaah lebih dalam naskah pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya Pancasila merupakan falsafah bernegara paling modern yang dilahirkan umat manusia. Bagaimana bangsa ini memandang dirinya dihadapan Yang Maha Esa, dihadapan bangsa lain, kontribusi international, dan pastinya adalah tugas dan cita-citanya sendiri sebagai negara Republik berdasarkan nilai religiusitas. Penulis menilai naskah ini merupakan warisan dunia yang brilian dari abad 20, dan sangat relevan jauh ke depan di era teknologi super canggih.
Para pendiri bangsa ini; terdiri dari para intelektual, ulama, dan kaum pergerakan mempunyai kecanggihan dan kearifan dalam meramu, membongkar dan mengisih kembali dengan nilai universal. Para pendiri merumuskan sebuah republik yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, terbuka, dan bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sebagai republik, para pendiri bangsa menginginkan negara ini dimiliki, dikelol, dan berorientasi untuk melindungi, mencerdaskan, dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Relasi antar warga negara adalah equel, sejajar, setara di depan negara. Kawulo adalah definisi untuk warga yang berkedudukan rendah di hadapan ‘Gusti’.
Feodalisme diruntuhkan yang mengkastakan warga di posisi rendah.
Republik ini mengangkat warga diposisi tinggi sebagai rakyat, bukan kawulo. Konsep rakyat adalah konsep tanggungjawab dalam sebuah kepemimpinan. Negara dengan pemimpinnya bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang yang dipimpinnya.
Konsep kesetaraan ini menjadi identitas generasi 45, bahkan dalam wujud sebutan keseharian; Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Tomo. Sedikit lucu, Sultan HB IX pun dipanggil Syahrir, “Bung Sultan”. Semangat egalitarisme ini adalah api bagi tumbuhnya distribusi justice dan welfare. Sistem sosial yang terbuka memungkinkan partisipasi yang meluas warga bangsa. Kultur terbuka pun ada di Golkar, dengan penyebutan, ” Bung Dharmono, Bung Harmoko, Bung Akbar…”.
Bahlil dalam banyak kesempatan, termasuk memberikan semangat pada santri saat Safari Ramadan, menceritakan dirinya yang serba terbatas di masa lalu bisa sampai di titik saat ini; dipercaya presiden menjadi bagian kabinet Merah Putih, menjadi Ketum Partai Golkar.
Dari anak tukang cuci, sekolah nyambi nyopir angkot, dari Papua bisa nembus belantara persaingan ketat Jakarta. Bukan hanya anak Menteng, anak konglomerat, anak pejabat , tetap seperti dirinya juga mempunyai kesempatan yang besar di republik ini.
Bahlil seperti ingin memompa para santri, yang mungkin banyak yang berlatarbelakang mirip dirinya, tidak boleh berkecil hati untuk berjuang meraih harapan setinggi-tingginya. Karena memang kesempatan itu selalu terbuka dan selalu dijaga untuk terbuka negara ini untuk semua warga negara. Negara ini dimiliki semua rakyatnya, dari semua lapisan, dari suku, ras, agama, etnis apapun, dan bertujuan distribusi justice and walfare.
Apa yang ditegaskan Bahlil ini, layaknya penyegaran tentang identitas kita sebagai warga bangsa sebuah negara republik, yang bukan bernama Kawulo lagi.
Tetapi rakyat Indonesia yang memiliki republik ini. Mungkin selama ini kita lupa karena perjalanan politik bangsa yang naik tutun, yang seringkali berbelok dan meremehkan rakyat.
Semua serba elitis, hanya kelompok tertentu yang dianggap boleh mewarisi mengelola negara dan semua sumberdaya yang terkandung di dalamnya.
Bahlil Lahadia mengingat kita semua; bahwa republik ini dimiliki dan dikelola dengan sistem terbuka, bukan diperuntukkan bagi kaum elite tertentu, baik secara ekonomi, politik maupun kultural. {}
