Berita Golkar – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong agar kajian internal terkait opsi pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera berujung pada keputusan politik. Bahlil menilai, dinamika yang berkembang di internal partai sudah cukup matang untuk dibawa ke tahap pengambilan sikap resmi dalam forum tertinggi partai.
Dorongan tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar yang digelar pada 20–21 Desember 2025. Menurutnya, Rapimnas menjadi momentum strategis untuk tidak sekadar membahas, tetapi juga memutuskan arah kebijakan Partai Golkar terkait sistem Pilkada ke depan.
“Saya minta di Rapimnas ini juga segera membahas kalau bisa memang memutuskan, memutuskan saja,” kata Bahlil saat membuka agenda Rapimnas di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Bahlil mengakui, wacana Pilkada melalui DPRD masih memunculkan perbedaan pandangan di internal partai. Sejumlah pengurus belum sepenuhnya sependapat, sementara sebagian lainnya menawarkan opsi alternatif untuk menekan tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Meski demikian, ia menyebut kajian internal terkait mekanisme Pilkada oleh DPRD telah berlangsung cukup lama, bahkan memakan waktu hingga satu tahun.
Dalam pandangan Bahlil, salah satu keunggulan utama pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah efisiensi biaya politik yang selama ini menjadi beban besar bagi para calon. Ia menilai, ongkos politik Pilkada langsung tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Menang saja sakitnya di sini, apalagi kalah. Cost politiknya sudah terlalu tinggi Bapak Ibu semua. Orang cerai gara-gara Pilkada. Di kampung saya, orang tidak mau tegur saya gara-gara Pilkada,” kata dia.
Meski belum menjadi keputusan final, Bahlil optimistis kecenderungan internal Partai Golkar akan mengarah pada persetujuan opsi Pilkada melalui DPRD. Ia meyakini mekanisme tersebut tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sistem politik nasional.
“Demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPRD itu enggak demokratis,” tutur Menteri Energi dan Sumber Mineral tersebut.
Terkait spekulasi adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Bahlil menegaskan bahwa gagasan Pilkada melalui DPRD murni lahir dari dinamika dan pemikiran internal Partai Golkar. Ia menolak anggapan bahwa partainya menjalankan ide pihak lain.
“Dan yang namanya ide dari Golkar tidak ada ide dari siapa-siapa. Jadi tolong jangan dihubungkan dengan yang lain. Golkar ini independen, otonom,” ujar Bahlil.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sempat menyinggung opsi Pilkada melalui DPRD saat menghadiri perayaan ulang tahun Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti besarnya anggaran negara serta tingginya biaya politik yang dihabiskan pasangan calon dalam Pilkada langsung.
