Berita Golkar – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dalam karya ilmiahnya bahwa hilirisasi nikel membutuhkan penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola tersebut bertujuan agar agenda hilirisasi dapat berjalan lebih efektif.
Karya ilmiah Bahlil dalam bentuk disertasi tersebut mencatat terdapat beberapa aspek untuk menguatkan tata kelola hilirisasi. Antara lain, kebijakan yang berorientasi pada hasil terukur, adanya dukungan bersyarat dalam implementasi kebijakan hilirisasi, dikutip dari RRI.
Diperlukannya tata kelola yang bersifat eksperimental dan iteratif agar ketika terdapat kebijakan yang keliru, pemerintah dapat lebih adaptif terhadap situasi yang baru. Selain itu, aspek umum seperti dibutuhkannya Satuan Tugas yang memiliki kewenangan untuk menyinergikan semua pemangku kepentingan.
Disertasi Bahlil berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”. Disertasi tersebut merupakan hasil temuan riset Bahlil terkait hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Bahlil sendiri berhasil mempertahankan disertasinya pada studi doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).
Sidang terbuka promosi doktoral berlangsung di Makara Art Center, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). Sidang ilmiah tersebut dipimpin oleh ketua sidang Prof I Ketut Surajaya dengan promotor Prof Chandra Wijaya. {}
