Berita Golkar – Politisi Partai Golkar, Baiq Isvie Rupaeda, menyoroti potensi kecurangan pada tingkat penyelenggara pemilu.
Ketua DPRD NTB itu mengatakan, bahwa transaksional atau pembelian suara pada saat pencoblosan tidak banyak berasal dari masyarakat. Akan tetapi, justru akan banyak terdapat di penyelenggara pemilu.
“Ini transaksional bukan di lakukan oleh masyarakat,” jelasnya Jumat, 13 Oktober 2023.
Peluang kecurangan terjadi di penyelenggara tingkat bawah. “Seperti ada surat suara yang tidak dicoblos karena masyarakat tidak datang, tetapi itu dicoblos oleh penyelenggara, dan dijual suaranya itu kepada siapa yang punya uang, ini terjadi,” sambungnya.
Ia berharap, agar permainan-permainan seperti itu, harus bisa menjadi atensi pimpinan penyelenggara pemilu terhadap bawahannya yang ada di tingkat desa hingga kecamatan.
“Semua tidak boleh melakukan jual beli suara di tingkat penyelenggara, baik incumbent ataupun tidak,” paparnya.
Baginya, pelanggaran oleh penyelenggara pemilu selalu lolos dari penegakan hukum, membuat pesta demokrasi semakin mudah digerogoti. “Untuk apa kita memilih kalau ada kecurangan, apalagi kecurangan itu dibantu oleh penyelenggara,” sesalnya.
Sebagai kader partai Golkar, akan terus berkomitmen terhadap proses pemilu yang jurdil. “Tegak lurus aja pada aturan, saya tidak ingin ada intervensi penyelenggara dalam pemilihan legislatif, yang kita jaga adalah netralitas dari seluruh penyelenggara,” tandasnya. {sumber}
