Berita Golkar – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya penerapan tata niaga timah yang berkelanjutan agar sumber daya alam strategis tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia menilai, pendekatan tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pertimahan nasional yang adil, transparan, dan produktif.
Pernyataan itu disampaikan Bambang Patijaya dalam sidang promosi doktor ilmu ekonomi dengan disertasi berjudul Pengembangan Model Tata Niaga Pertimahan yang Berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan sistem tata niaga timah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan industri semata, tetapi harus mengedepankan sinergi dalam kerangka pentahelix yakni melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media.
“Dalam rangka bagaimana pertambangan timah ini dapat berjalan dengan baik dengan memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-luasnya, maka semua aktor harus ikut serta. Semua yang termasuk di dalam pentahelix ini perlu berperan aktif. Dengan demikian, yang kita inginkan yaitu keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan dapat tercapai,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, konsep tata niaga timah berkelanjutan bukan hanya soal pengaturan ekspor dan produksi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Melalui sistem yang inklusif, diharapkan pengelolaan timah dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah penghasil serta menekan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, sepanjang tahun 2024 volume ekspor timah Indonesia mencapai 45,42 ribu ton, turun 33,62% dibanding tahun sebelumnya. Meski terjadi penurunan volume, nilai ekspor timah Indonesia masih tergolong signifikan, yakni 1,41 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,16 triliun, dengan kontribusi 12% terhadap pasar global, menempatkan Indonesia sebagai eksportir timah terbesar kedua di dunia.
Politisi Partai Golkar ini menilai angka tersebut menjadi pengingat bahwa potensi besar timah Indonesia harus diimbangi dengan sistem tata niaga yang efisien dan berintegritas. “Kita harus memastikan bahwa setiap kilogram timah yang keluar dari tanah Indonesia benar-benar memberi nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya bagi segelintir pihak,” tegas legislator asal Bangka Belitung tersebut.
Menurutnya, ke depan pemerintah bersama DPR perlu memperkuat regulasi tata niaga timah agar sejalan dengan prinsip sustainability dan good governance. Bambang berharap, hasil penelitian akademiknya dapat menjadi kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan pertimahan nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
“Harapan saya, apa yang saya teliti dan sampaikan ini bisa diaplikasikan secara nyata. Karena masa depan industri timah Indonesia akan sangat ditentukan oleh seberapa adil dan transparan tata niaganya,” tutup Bambang.
