Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyoroti beberapa hal yang menjadi perhatian khusus Komisi XII terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) setelah melaksanakan kunjungan kerja reses di Babel.
“Ada beberapa hal yang menjadi atensi. Pertama persoalan timah kita ingin bagaimana pertimahan itu pulih untuk memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat di Babel,” katanya di Pangkalpinang, Selasa (12/8/2025)).
Ia mengatakan Komisi XII juga mencari tahu masalah-masalah yang menjadi kendala seperti persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) apakah lancar, stok cukup atau tidak dan apakah ada penyelewengan.
“Selain itu terkait LPG 3 kilogram juga perkembangan kelistrikan, energi baru terbarukan yang menjadi fokus Komisi XII karena Indonesia saat ini sedang melakukan pekerjaan besar yakni transisi energi menuju net zero emission dan di mulai dari Kepulauan Bangka Belitung,” terang Bambang Patijaya, dikutip dari Antara.
“Untuk pertalite secara nasional konsumsinya menurun dan di Bangka Belitung penyaluran diperketat karena itu BBM subsidi walaupun bukan subsidi langsung,” ujarnya.
Menurutnya pemerintah melakukan efisiensi untuk penyaluran BBM subsidi dan per hari ini saja penyaluran hanya 90% berdasarkan laporan dari BPH Migas, jadi ada efisiensi 10%. Hanya pengguna kendaraan yang ada aplikasi dan barcode saja yang bisa memakai BBM subsidi.
“Dengan begitu pasti beberapa pihak tertentu menganggap itu ribet, tapi tidak apa-apa karena mereka yang betul-betul merasa berkepentingan akan mengikuti aturan itu,” katanya.
Selain adanya penurunan juga ada persoalan terkait barcode yang digunakan oleh orang lain atau bukan pengguna kendaraannya, karena selalu ada pihak yang membuat persoalan seperti itu. “Selalu ada saja yang kreatif dan ini harus diatasi oleh sistemnya langsung,” ujarnya.
Bambang menambahkan, Komisi XII juga mengamati persoalan konflik pertambangan di laut Desa Batu Beriga yang hingga kini masyarakatnya terus menyerukan aktifitas pertambangan di laut tersebut.
“Terkait hal itu sama sepanjang sesuai regulasi sah-sah saja, namun apapun itu biasanya aspek- aspek sosial harus diperhatikan dan semua dipulangkan ke minerba bagaimana mengevaluasinya,” ujarnya.
Menurutnya, konflik itu normatif saja dan persoalan sosial itu menjadi salah satu alasan, tapi semua pasti memberikan mitigasi, biarkan itu menjadi domain pihak regulator atau minerba.
“Jika ada potensi konflik dan ada penolakan yang kuat silahkan di evaluasi karena konflik seperti ini biasa terjadi di berbagai daerah, dengan kondisi yang hampir sama, namun pada akhirnya tetap di motivasi dengan menjalankan regulasi,” tutupnya. {}
