Berita Golkar – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, menjelang Pilpres 2024, semua pihak harus hati-hati agar tidak terprovokasi. Selain itu, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada kondisi sosial kebangsaan yang ditimbulkan akibat gejolak geo-politik global. Antara lain, menguatnya dolar AS terhadap rupiah yang membuat cadangan devisa turun signifikan, dari 134,9 miliar dolar AS pada September 2023 menjadi 133,1 miliar dolar AS pada Oktober 2023.
Tantangan lainnya terkait kondisi iklim yang semakin tidak bersahabat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis fenomena cuaca El Nino akan berlangsung setidaknya hingga akhir 2023. Berbagai sektor akan terdampak oleh fenomena cuaca ini, mulai dari jumlah produksi energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menurun, hingga sektor pertanian yang mengalami penurunan produksi tanaman pangan akibat terganggunya siklus masa tanam, gagal panen, kurangnya ketahanan jenis tanaman, atau penyebaran hama yang aktif pada kondisi kering.
“Karena itu, segenap pemangku kepentingan, utamanya pemerintah, diharapkan segera mengambil langkah mitigasi dan antisipasi terhadap dampak negatif yang terjadi,” ujar Bamsoet, dalam pelantikan anggota MPR Pengganti Antar Waktu (PAW), di Gedung MPR, Jakarta, Selasa (14/11). Anggota MPR yang dilantik yakni Dadang S Muchtar dari Fraksi Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat VII serta Andi Najmi Fuaidi dari Fraksi PKB, Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, di saat dunia masih dihadapkan pada konflik Rusia dan Ukraina yang belum usai, serta eskalasi ketegangan geopolitik global di berbagai wilayah yang terus meningkat, saat ini komunitas global juga dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina.
Menyikapi kondisi ini, Indonesia harus berpegang teguh pada amanat konstitusi untuk menentang setiap aksi kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Sikap tegas dan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, selaras dengan amanat Konstitusi, bahwa penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya, harus dihapuskan dari muka bumi.
“Indonesia juga harus mendorong hadirnya langkah-langkah strategis dan nyata dari segenap komunitas internasional, untuk membuka akses bantuan internasional masuk ke wilayah Palestina, serta membantu mewujudkan perdamaian abadi di tanah Palestina,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini juga mengingatkan, sebagai lembaga yang merepresentasikan daulat rakyat, MPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan konstitusi terus berjalan. MPR merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD.
Namun, perubahan-perubahan tersebut dilandasi itikad kebangsaan yang baik, diperjuangkan demi tujuan kolektif, dan bukan dimaksudkan untuk sekadar memenuhi hasrat politik atau kepentingan kelompok. Seluruh elemen bangsa harus dapat mengambil pembelajaran dari amandemen terhadap konstitusi yang telah dilakukan sebanyak empat tahap sepanjang periode MPR 1999-2004.
“Melalui amandemen tersebut, kita telah menata ulang sistem ketatanegaraan kita, dan secara rigid mengatur perlindungan akan hak-hak kewarganegaraan yang mengacu pada pengakuan komprehensif atas hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya, konstitusi sedianya hadir untuk memastikan demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih baik, dan bukan sebaliknya,” pungkas Bamsoet. {sumber}
