Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa dalam Pemilu 2024, pemuda desa memiliki peran vital. Mengingat dari 204,8 juta jiwa pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 55 persen diantaranya merupakan generasi milenial dan Z yang mencapai 107 juta pemilih, dan hampir separuhnya atau sekitar 44 juta pemilih muda tersebut berdomisili di desa.
“Pemuda desa jangan hanya menjadi penonton apalagi hanya mau dijadikan sebagai ‘pasar’. Sebagai orang tua, kita juga memiliki tugas untuk memberikan teladan, sehingga para pemuda desa mau bergerak aktif ikut andil dalam perhelatan Pemilu, khususnya dalam memastikan Pemilu di desa berjalan aman, damai, dan rukun,” kata Bamsoet di Kabupaten Kebumen, Selasa (19/12).
Bamsoet menjelaskan, besarnya potensi pemuda desa dalam Pemilu 2024 juga harus dijadikan momentum bagi partai politik maupun kandidat untuk membenahi berbagai masalah pemuda di pedesaan. Seperti pengangguran yang rata-rata jumlahnya di setiap desa mencapai 33,2 persen, hingga ketimpangan pendapatan di pedesaan yang mencapai 0,42 yang artinya pendapatan di pedesaan belum merata.
“Tingginya kemiskinan di pedesaan juga menjadi masalah klasik yang perlu diselesaikan. Saat ini, persentase angka kemiskinan di desa mencapai 12,22 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 7,29 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan di desa mencapai 2,035, jauh lebih tinggi dari perkotaan pada angka 1,163. Demikian pula dari aspek Indeks Keparahan Kemiskinan, di pedesaan mencapai 0,511, lebih tinggi dari perkotaan yang memiliki indeks sebesar 0,281,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, selain mengajak pemuda desa aktif dalam politik nasional, dirinya juga mengajak pemuda desa aktif dalam politik lokal, khususnya di daerah desanya sendiri.
Salah satunya dengan terlibat dalam pemanfaatan sekaligus pengawasan penggunaan dana desa. Mengingat di tahun ini saja, alokasi dana desa dianggarkan mencapai Rp70 triliun, dan sampai dengan pertengahan Oktober 2023, sudah direalisasikan sebesar Rp54,71 triliun, atau sekitar 78,2 persen dari total anggaran.
“Pemuda desa tidak boleh apatis dan harus kritis terhadap pengelolaan dana desa, sehingga bisa turut andil dalam kebijakan pengelolaan dana desa. Budaya partisipasi ini bisa menjadi sarana pendidikan politik dan demokrasi yang penting bagi pemuda desa,” pungkas Bamsoet. {sumber}
