Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta Pemerintah untuk menjamin keseimbangan antara demokrasi dan penegakan hukum berjalan baik. Menurutnya, demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat.
“Keseimbangan antara demokrasi dan hukum penting untuk memastikan kebebasan rakyat tidak disalahgunakan dan hukum tidak menjadi alat penindasan. Negara harus memastikan hukum ditegakkan secara adil dan independen, serta kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dijamin,” kata legislator dari fraksi Partai Golkar tersebut, pada Minggu (4/5/2025), dikutip dari RRI.
Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut menyatakan, tantangan tersebut semakin nyata yang mengingat kedinamisan politik dan hukum. Dimana permasalahan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia sering kali berada dalam tarik menarik kepentingan.
“Hanya dengan keseimbangan ini, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar demokratis dan berkeadilan. Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.
Bamsoet menambahkan, berjalannya demokrasi tanpa penegakan hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Sehingga perlu jaminan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyatakan diri tanpa batasan hukum, serta ruang publik.
“Tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan kekacauan,” ujarnya. {}
