Berita Golkar – Banjir bandang yang menggulung Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bukan hanya merusak rumah dan kebun warga, tetapi juga kembali membuka luka lama tentang rapuhnya sistem mitigasi bencana di daerah tersebut.
Intensitas hujan ekstrem memecahkan tanggul, membuat sungai meluap, dan menghantam permukiman. Di tengah kepanikan, satu suara lantang dari Senayan mendesak pemerintah untuk tidak hanya hadir di permukaan.
Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus seruan keras agar negara bergerak cepat. Menurutnya, tragedi di Tapteng bukan sekadar musibah alam, melainkan alarm keras bahwa kesiapsiagaan nasional belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
Banjir bandang tersebut telah menghantam sejumlah kecamatan, menghancurkan rumah, merusak akses jalan, dan memaksa banyak warga mengungsi. Debit air yang melonjak tiba-tiba menyebabkan kerugian besar serta meninggalkan trauma bagi masyarakat.
Dr. Maruli Siahaan menjadi salah satu tokoh nasional pertama yang mengeluarkan seruan tindakan. Ia meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lembaga kemanusiaan untuk bergerak serempak.
Bencana itu terjadi bersamaan dengan curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Sumatera Utara. Seruan Maruli disampaikan tak lama setelah laporan kerusakan dan korban mulai berdatangan.
Menurut Maruli, penanganan bencana tidak boleh berjalan lambat atau terhambat birokrasi. Ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal membutuhkan pangan, tempat berlindung, dan dukungan psikologis.
“Musibah ini bukan sekadar ujian alam, ini juga ujian solidaritas nasional. Kita harus hadir, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata,” tegasnya, dikutip dari PosMetroMedan.
Maruli juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk percepatan penanganan, antara lain:
1. Optimalisasi bantuan darurat berupa distribusi cepat sembako, pendirian pos pengungsian, penyediaan tenda, dan layanan kesehatan darurat.
2. Koordinasi lintas lembaga, melibatkan DPR, Kementerian Sosial, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah untuk menyusun langkah pemulihan yang terukur dan tepat sasaran.
3. Percepatan realisasi anggaran bencana daerah, tanpa pemotongan, tanpa penundaan, dan tanpa hambatan administratif yang kerap memperlambat penanganan.
4. Strategi jangka panjang, termasuk mitigasi banjir, pembangunan drainase, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta penataan kawasan rawan bencana.
5. Gerakan publik, yakni mengajak masyarakat, LSM, organisasi partai, dan relawan membuka kanal donasi resmi agar distribusi bantuan berlangsung adil dan akuntabel.
Tidak hanya fokus terhadap penanganan jangka pendek, Maruli menegaskan bahwa bencana serupa berpotensi berulang jika tidak ada intervensi struktural. Ia memastikan akan membawa persoalan ini ke dalam rapat-rapat DPR dan menuntut kementerian terkait untuk tidak menutup mata. {}
