Berita Golkar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Basri Baco menegaskan masyarakat menanti kepastian Program Pendidikan Gratis untuk sekolah negeri dan swasta di Jakarta.
Ia mengingatkan Pemprov DKI untuk segera memenuhi persyaratan, termasuk revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006, guna merealisasikan MoU Komisi E DPRD dan Dinas Pendidikan terkait sekolah swasta gratis pada 2025.
“Kita perlu menyelesaikan Perda Pendidikan sebagai dasar hukum, sebelum menyiapkan anggarannya sebagai langkah selanjutnya,” katanya dalam keterangan Rabu (25/12/2024), dikutip dari Indopos.
Menurutnya, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan APBD 2025 sebesar Rp91,3 triliun untuk mendukung program prioritas, termasuk pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta yang dialokasikan Rp2,3 triliun.
Namun, menurut Baco, Pemprov belum merinci persiapan dan alokasi dana untuk program ini. “Pemprov harus segera merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 agar program sekolah gratis memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat direalisasikan pada Juli 2025, dimulai dengan PPDB di tahun ajaran baru,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengatakian perencanaan program pendidikan gratis akan mulai dibahas pada Januari 2025, sesuai kesepakatan antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta.
“Insya Allah, kami sepakat untuk membahas ini sejak awal tahun anggaran 2025, dan berharap pembahasan soal sekolah gratis dapat dimulai pada Januari,” pungkasnya. {}
