Berita Golkar – Sejumlah kontroversi bergulir seiring dengan adanya penyegaran dilingkup Pemprov DKI Jakarta beberapa hari terakhir, yang dilakukan oleh Pj Gubernur, Heru Budi Hartono. Apalagi, rotasi pejabat itu dilakukan hanya berjarak dua bulan menjelang hari H pencoblosan, yakni 14 Februari 2024 mendatang.
Sekretaris DPD Golkar DKI, Basri Baco menolak jika pergantian ratusan pejabat dihubungkan dengan agenda politik pileg dan pilpres 2024.
“Disaat Anies Baswedan berkuasa dan menjelang turun dari posisi gubernur Jakarta. Dia (Anies) pun melakukan pergantian pada sejumlah pejabat di pemprov DKI Jakarta,” ujar Basri Baco kepada Ipol.id, Jumat (22/12).
Berkaca pada hal itu, kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI itu merupakan kewajaran jika Pj Gubernur DKI berupaya memilih tim kerja di Jakarta sesuai harapan dan keinginannya.”Karena pembangunan di Jakarta, setahun kedepan masih harus dilakukan,” ucapnya.
Meski begitu, anggota Komisi A DPRD DKI itu berharap agar adanya rotasi dilingkup Pemprov berdasarkan profesionalitas dan kebutuhan dalam menopang pembangunan di Jakarta.
“Kalau ada yang sudah bagus dipertahankan. Yang memang masih butuh penyegaran, perlu ada pergantian. Jangan ada like or dislike terhadap bawahan. Kemudian diganti meski orang tersebut memiliki prestasi,” katanya.
Lebih lanjut, caleg Golkar dari dapil I, Jakpus itu meyakini pergantian yang dilakukan merupakan usulan dari bawah. Sehingga, kata dia lagi Pj Gubernur mengikuti masukan tersebut.
Seperti diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 388 Pejabat Pengawas dan Administrator di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Usai melantik, Pj. Gubernur Heru berpesan kepada para pejabat pengawas dan administrator, khususnya camat dan lurah, agar segera menguasai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing, sehingga dapat bekerja dengan cepat untuk membangun wilayah mereka masing-masing. Dengan begitu, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal dan tidak mengecewakan masyarakat. {sumber}
