Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengaku setuju dengan wacana pemerintah pusat terkait kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.
Sekretaris DPD Partai Golkar itu mengatakan, dirinya sudah mengetahui terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut yang dimunculkan pemerintah pusat.
“Ada wacana di pusat sana terkait pilkada akan dipilih oleh DPRD. Khusus Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif yang akan dipilih langsung oleh warga dan masyarakat,” ujar Basri Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1/2025), dikutip dari Akurat.
Basri mengatakan bahwa dirinya menyetujui wacana tersebut lantaran ia menilai bahwa yang terpenting adalah presiden dan calon legislatif (caleg) dipilih langsung oleh rakyat.
Ia juga beranggapan, terkait dengan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan sebagainya sudah ada perwakilan rakyat di DPRD. Untuk itu, tidak perlu dilakukan pemilihan lagi oleh rakyat.
“Kalau gubernur dan wali kota mah sudah ada perwakilannya, namanya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” tuturnya.
Selain itu, ia menilai bahwa Pilkada biaya atau cost politik itu terlalu tinggi dan situasi emosional di bawah itu sudah sangat transaksional sekali.
Dengan itu, hal membuat para calon kepala daerah yang ikut dan terpilih dalam konstestasi Pilkada akan terbebani. Apalagi bagi para peserta yang kalah.
“Cost-nya terlalu tinggi yang dikhawatirkan akan memanggang psikologis para gubernur, bupati, wali kota, yang terpilih karena beban biaya yang dikeluarkan terlalu besar dan banyak,” tukasnya.
Namun demikian, ia pun mengatakan hal tersebut memerlukan pengkajian yang lebih dalam di pemerintah pusat. Ia juga menegaskan, pihaknya akan mengikuti saja apa keputusan dari pemerintah pusat terkait hal ini.
“Kita anggap aja ada niat baik dan positifnya. Tapi ini perlu kajian panjang, tidak cepat juga, tidak mudah juga. Kalau dari pusat sudah ditentukan kan kita DKI cuman ngikut,” pungkasnya. {}
