Berita Golkar – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menekankan pentingnya pekerja migran Indonesia (PMI) berangkat ke luar negeri secara legal untuk mencegah terjadi hal-hal berisiko yang tidak diinginkan.
“Ini sebetulnya pelajaran yang bisa diambil dari hal ini adalah berangkat secara non-prosedural itu penuh dengan berbagai risiko yang terkadang kami tidak bisa melindungi lagi, karena itu di luar kendali kami. Laut ini kan enggak bisa dikavling, enggak bisa dijaga. Jalan darat juga enggak bisa dipagari semua,” katanya di Jakarta, Kamis (30/1/2025), dikutip dari Antara.
Dia mengatakan hal ini menanggapi insiden penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Pihaknya mendorong sinergisitas kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memastikan agar PMI yang berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi.
“Bagaimana sinergi dari semua kementerian/lembaga, terutama pemerintah daerah juga untuk memastikan warganya itu bisa berangkat dengan jalur yang baik, prosedural,” katanya.
Dalam kasus penembakan terhadap lima PMI non-prosedural, pihaknya mengatakan pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada otoritas Malaysia untuk meminta investigasi secara menyeluruh terhadap kasus tersebut.
“Nota diplomatik sudah dikirim, itu jadi domain Kementerian Luar Negeri, ya kita tunggu balasan dari pihak Malaysia. Nota diplomatik itu kan sebenarnya meminta agar dilakukan investigasi menyeluruh, dan jika ada pelanggaran dalam hal ini, kekuatan berlebihan yang digunakan, nah itu bisa menjadi satu temuan,” kata Christina Aryani.
Penembakan terhadap lima PMI non-prosedural oleh APMM terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Jumat (24/1), pukul 03.00 waktu Malaysia.
Penembakan tersebut mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia. {}
